PortalMadura.Com, Sumenep – Menyikapi kebijakan satu pintu pada Bagian Humas Pemkab Sumenep, Madura, Jawa Timur, soal semua konfirmasi pemberitaan di lingkungan Pemda setempat, Ketua Komunitas Jurnalis Semenep (KJS), Rahmatullah, angkat bicara.
Ia menilai, pemerintah daerah terkesan tidak butuh terhadap wartawan. Padahal, dalam mempublikasikan realisasi program sangat membutuhkan wartawan untuk meliput dan menulisnya.
“Secara tidak langsung, Pemkab sebenarnya membutuhkan wartawan dalam menyampaikan informasi terkait kebijakan populis ke publik. Tapi kalau sudah ada kebijakan seperti ini kan berarti pemkab tidak butuh pada wartawan lagi,” kata ketua KJS, Selasa (10/4/2018).
Ia sangat menyayangkan atas munculnya kebijakan yang terkesan dipaksakan tersebut. Kabag Humas adalah manusia yang memiliki keterbatasan kemampuan sehingga tidak mungkin menguasai semua apa yang terjadi di puluhan OPD itu.
“Di masing-masing OPD memiliki program yang berbeda sehingga Bagian Humas Pemda tidak mungkin menguasai semua materi program yang ada di OPD,” tegasnya.
Ia meminta, Bupati Sumenep, A Busyro Karim, meninjau ulang kebijakan tersebut agar tidak menuai kontroversi di semua kalangan. Sebab, kebijakan tersebut dipastikan ada dampak negatifnya pada perkembangan pembangunan.
“Bupati sebaiknya meninjau ulang kebijakan satu pintu terkait informasi tersebut,” pintanya.
Baca: Kebijakan Satu Pintu, Sejumlah Pimpinan OPD Sumenep Tolak Komentar di Media
Sebelumnya, sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Sumenep enggan berkomentar saat ditanya awak media soal perkembangan pembangunan dengan alasan ada kebijakan bupati yakni satu pintu pada Humas Pemkab setempat.
Kebijakan satu pintu itu muncul setelah rapat bupati dan semua pimpinan OPD yang digelar di salah satu ruangan kantor Bupati jalan Dr Cipto Sumenep. (Arifin/Putri)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
