PortalMadura.Com, Bangkalan – Wakil Ketua Komisi A DPRD Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Ha'i, geram dengan persoalan parkir di wilayahnya.
Selain warga Bangkalan, pihaknya juga sering merasakan penarikan tarif parkir yang disinyalir tidak sesuai Peraturan Daerah (Perda).
Hal tersebut disampaikan Ha'i saat ada aksi demonstrasi yang menyampaikan persoalan parkir, Rabu (2/10/2019).
“Kami sebenarnya geram juga dengan kondisi parkir di Bangkalan. Dan kami akan menindaklanjuti keluhan warga,” katanya.
Puluhan warga yang mengatasnamakan LSM LIRA menggelar aksi ke kantor DPRD Bangkalan.
Mereka resah dengan adanya parkir liar yang diduga sengaja dibiarkan oleh pemerintah. Bahkan mereka meminta DPRD tidak menutup mata.
Pengenaan tarif parkir disebut-sebut tidak sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2010 Retribusi Jasa Umum.
“Tidak ada karcis, minta dua ribu rupiah, kalau dikasih seribu marah-marah, kami rasa ini sudah dirasakan semua masyarakat di Bangkalan,” kata Mahmudi Ibnu Khotib, saat aksi.
Peserta aksi menjelaskan, berdasarkan Perda tersebut penarikan tarif parkir bervariasi, sepeda motor Rp 1.000, mobil Rp 1.500, dan Rp 2.000 untuk bus dan truk.
“Saat orang datang mau beli-beli jukirnya tidak ada, tiba-tiba pas pulang ada jukir tiup pluit minta uang, kan aneh,” ungkapnya.
Lucunya lagi, kata dia, mau beli barang ke toko modern namun barang yang mau dibeli tidak ada, dan masih diminta uang parkir. “Uang habis untuk bayar parkir, padahal barang yang mau dibeli tidak ada,” ucapnya.
Oleh karena itu, mereka meminta Komisi A DPRD Bangkalan untuk menyikapi persoalan tersebut. Karena sudah menjadi keluhan masyarakat.
“Jika perlu lakukan Sidak (Inspeksi Mendadak) biar tahu kondisi riil di lapangan,” tambahnya.(*)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
