PortalMadura.Com, Jakarta – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan kota dengan risiko bencana yang minim menjadi pertimbangan utama untuk menjadi ibu kota baru Negara.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan Indonesia merupakan Negara yang rawan bencana, sehingga pemilihan ibu kota baru Negara harus benar-benar memilih lokasi dengan risiko bencana paling kecil. dilaporkan Anadolu Agency, Rabu (1/5/2019).
Dia mengungkapkan berdasarkan peta kebencanaan dan sejarah bencana, ada tiga wilayah dengan potensi bencana minim, yakni adalah Sumatera bagian timur, seluruh wilayah Kalimantan, serta Sulawesi bagian Selatan.
“Pusat Pemerintahan kita ingin kembangkan ke wilayah yang kurang berkembang terutama luar Jawa,” jelas Menteri Bambang dalam diskusi di Jakarta, Selasa.
Menteri Bambang mengatakan Jakarta saat ini menanggung beban yang sangat berat karena menjadi pusat segalanya, terutama Pemerintahan dan kegiatan ekonomi bisnis.
“Dampaknya, kemacetan sangat luar biasa karena ruas jalan yang hanya 6,2 persen dari luas wilayah, penduduknya sangat besar 10,2 juta jiwa dan aktivitas ekonomi yang tinggi,” ungkap Menteri Bambang.
Dia mengatakan secara ideal suatu kota perlu memiliki 15 persen ruas jalan dari luas wilayahnya agar bisa terbebas dari kemacetan. Sementara Jakarta menjadi kota dengan lalu lintas terburuk keempat dari 390 kota.
“Commuting time di Jakarta rata-rata 2-3 jam per perjalanan satu arah. Perhari bisa 4-5 jam dan ini sangat tidak manusiawi untuk penduduk di kota Jakarta,” imbuh Menteri Bambang.
Kemudian menurut dia, beban lingkungan di Jakarta juga terlampau berat dan juga rawan terjadi banjir.
Menteri Bambang menjelaskan permukaan tanah di pantai utara Jakarta turun 7,5 cm per tahun. Dari 1989 sampai 2007 permukaan tanah Jakarta sudah turun 60 cm.
“Permukaan air laut juga terus naik dan 96 persen kualitas air sungai di Jakarta tercemar berat sehingga wajar kalau ada pemikiran untuk mengurangi beban Jakarta yang sekarang sebagai pusat segalanya.
Lebih lanjut dia mengatakan dalam pembangunan ibu kota baru nantinya Pemerintah akan membentuk badan khusus setelah ada persetujuan politik dari DPR.
Badan khusus tersebut untuk mempermudah proses pemindahan dan pembangunan agar dilakukan melalui satu pintu otoritas.
“Badan itu juga akan mengawal sampai kota benar-benar bisa mandiri dan lepas dari badan otorita,” tambah dia.
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
