PortalMadura.Com, Sumenep – Dampak kasus Covid-19 sangat dirasakan oleh semua elemen masyarakat Indonesia.
Termasuk masyarakat Sumenep, Madura, Jawa Timur, khususnya pada pelemahan sektor ekonomi, kesehatan dan hubungan sosial.
Hal ini diungkapkan legislator Sumenep, Indra Wahyudi, Senin (20/4/2020).
Menurut politisi Partai Demokrat Sumenep ini, sektor yang perlu penanganan mendesak (emergensi) oleh pemerintah daerah adalah menstabilkan ekonomi masyarakat.
“Daya beli masyarakat melemah drastis. Begitu juga para pedagang (UMKM) mulai mengeluhkan dengan kondisi ekonominya saat ini,” ujarnya pada PortalMadura.Com.
Penanganan Covid-19 di Sumenep dinilainya cukup baik dengan tetap menyandang zona hijau. Namun, untuk kebijakan dan program pemerintah daerah dalam usaha menstabilkan ekonomi masyarakat juga butuh energi.
“Semoga Sumenep tetap hijau. Untuk kondisi ekonomi ini, pemerintah daerah perlu melibatkan semua organisasi pemerintah daerah (OPD),” katanya.
Selain ada pengalihan anggaran program untuk penanganan Covid-19, perlu adanya program yang cerdas untuk menstabilkan ekonomi masyarakat.
Pihaknya belum tahu pasti besar anggaran dari program yang dialihkan untuk Covid-19. “Awalnya, saya dengar Rp20 miliar, saya tanyak-tanyak sudah mencapai Rp90 miliar,” sebutnya.
Baca Juga : Prediksi Potensi Dampak Ekonomi di Puncak Covid-19, Analisa Dr. Zakik di Madura
Dari nilai anggaran tersebut, kata dia, perlu ada perimbangan program dan anggaran dari semua pemerintah desa di Kabupaten Sumenep.
“Tidak mampu kalau semuanya dibebankan pada APBD. Desa juga wajib merespon dan mengalokasikan untuk menjaga warganya, baik keselamatan dari Covid-19 maupun dampak ekonomi akibat kasus Covid-19,” jelasnya.
Bahkan, Wakil Ketua DPRD Sumenep ini meminta para kepala desa sesegera mungkin mengalokasikan anggaran desa untuk penanganan dampak Covid-19.
“Jangan diam. Kalau tidak mengerti datang ke Pak Camat atau koordinasi dengan pemerintah kabupaten. Tanyak, lalu action,” tandasnya.
Itu semua, sambungnya, untuk kepentingan masyarakat Sumenep. “Kan sudah sesuai dengan keputusan pemerintah pusat. Jadi, tidak perlu takut menganggarkan itu,” tandasnya.
Secara kelembagaan, pihaknya akan duduk bersama eksekutif untuk membicarakan dampak dan program penanganan kasus Covid-19. “Ini tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Para pihak wajib melakukan sesuatu untuk penanganan dampak dari Covdi-19 ini,” pungkasnya.(*)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
