Madura (sedang) Membangun Politik Dinasti ?

Avatar of PortalMadura.Com
Politik Dinasti di Madura

PortalMadura.Com – Tak dapat dipungkiri, cermin nampak di depan mata, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur sedang dikuasai kakak-adik dalam ekskutif dan legislatif. Hasil pemilu 2014 telah sukses mengantarkan kembali, Halili, adik kandung Ahmad Syafii Bupati Pamekasan, menjadi pimpinan DPRD sementara setelah sebelumnya menjadi ketua DPRD definitif menggantikan Khalil Asyari yang terpilih menjadi wakil bupati. Dan tak menutup kemungkinan Halili akan terus menguasai parlemen, melihat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai pemenang pemilu di Kota Gerbang Salam Pamekasan.

Kemudian fakta terakhir adalah di Kabupaten Bangkalan. Kabupaten di ujung barat pulau Madura ini justru sedang dikuasari oleh bapak dan anaknya. Yaitu KHR Fuad Amin Imron yang sukses menguasai parlemen dengan menjadi ketua dewan sementara (dan tidak menutup kemungkinan akan definitif) yang terpilih sebagai anggota DPRD Bangkalan dari partai Gerindra. Sedangkan di tempat berbeda, putranya R. Muh Makmun Ibnu Fuad menjabat sebagai Bupati Bangkalan.

Dua fakta yang ada di dua kabupaten di Madura itu bukanlah sebuah kebetulan, tetapi nampaknya ada rekayasa politik menuju demokrasi dinasti politik di wilayahnya masing-masing. Disadari atau tidak, dinasti politik sedang di bangun di Madura melalui orang-orang yang ingin mengamankan kekuasaannya. Dan semoga tidak mengamankan KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) karena melihat cost politik yang cukup tinggi dalam setiap pemilihan umum (pemiilu).

Masih ingat peristiwa 1997/1998? Presiden Soeharto (almr) dipaksa mundur oleh isu Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Orang menyebut isu itu dengan dinasti Cendana. Nah, bukankah KKN sekarang menjadi lebih dahsyat dan meluas hingga ke desa-desa? Lalu, kita teringat bagaimana keluarga Rothschild membangun dinasti bisnis di Inggris dan kemudian mempengaruhi kerajaan dan pemerintahan Inggris.

Demikian juga di AS dengan keluarga Rockefeler, dinasti Kennedy, dinasti Bush, atau kelompok usaha Halliburton (Dick Cheney). Hal yang sama bisa dilihat di Singapura bagaimana Lee Kuan Yew membangun dinasti walau dengan pendekatan “kompetensi”.

Sistem Politik Indonesia memungkinkan adanya dinasti politik. Pun dalam kacamata liberalisasi, dinasti politik dinasti tidak dapat dihindari. Karena tumbuh kembangnya politik dinasti di Indonesia sendiri, tidak lepas dari akar sejarah bangsa yang berbasis pada kerajaan-kerajaan.

Dan dari sejarah bangsa juga demikian, tidak hanya Soeharto, pemerintahan SBY juga sering disebut-sebut menganut dinasti politik, meskipun pada akhirnya ‘bangunan dinasti’ itu runtuh dengan berbagai kasus korupsi oleh kroni-kroninya. Dan yang nampak jelas adalah Pemerintahan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, yang nampaknya mendorong banyak kalangan melihat politik dinasti yang dibangun elit politik lainnya, yang sekarang ini sudah ada embrionya di Madura.

Namun demikian banyak kalangan tidak mempersoalkan, mau menganut pemerintahan macam apapun, tidak masalah. Yang penting rakyatnya sejahtera dan akses pendidikan dan kesehatan didapat oleh semua masyarakat tanpa terkecuali. Namun apabila politik dinasti diterapkan dan dibarengi dengan korupsi besar-besaran ini yang ditakutkan oleh semua pihak. Wallahu A’lam (reiza_Wartawan PortalMaudra.com)

DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI

google news icon

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.