PortalMadura.Com, Sumenep – Sejumlah aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep (FKMS) kembali mendatangi kantor Bupati Sumenep, Madura, Jawa Timur, Kamis (8/2/2018).
Mereka menuding pengangkatan istri bupati, Nurfitriana, menjadi komisaris BPRS Bhakti Sumekar sebagai salah satu bentuk nepotisme kebijakan bupati.
“Pengangkatan istri bupati sebagai komisaris BPRS Bhakti Sumekar ini merupakan bentuk nepotisme. Ini harusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang bupati,” kata koordinator aksi, Sutrisno.
Ia meminta, Bupati Sumenep, A Busyro Karim segera membatalkan pengangkatan istrinya sebagai komisaris salah satu BUMD di kabupaten ujung timur Pulau Madura ini. Sebab, pengangkatan komisaris itu merupakan hak prerogatif pemilik saham yakni bupati.
“Kami minta bupati segera membatalkan hasil RUPS terutama dalam pengangkatan komisaris BPRS Bhakti Sumekar,” ucapnya.
Setelah melakukan aksi dan berorasi secara bergantian di depan kantor bupati jalan dr. Cipto, sejumlah aktivis tersebut langsung menuju kantor DPRD tanpa ditemui oleh bupati atau perwakilan dari pemerintah daerah.
“Kami akan menelusuri kasus ini hingga tuntas. Kalau memang sudah mendapatkan persetujuan dari OJK, berarti ada berkas yang dimanipulasi,” tegasnya.
Baca: Mahasiswa Sumenep Demo Kantor BPRS Bhakti Sumekar
Sebelumnya, sejumlah aktivis tersebut telah melakukan aksi di kantor bupati dan kantor BPRS Bhakti Sumekar. Mereka menginginkan, Sumenep ini bersih dari bentuk KKN, baik di instansi pemerintahan maupun di lembaga BUMD. (Arifin/Putri)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
