PortalMadura.Com, Jakarta – Topik mengenai hubungan Internasional menjadi salah satu bahasan dalam debat antara Presiden RI sekaligus Capres Joko Widodo dengan Capres Prabowo Subianto.
Dalam debat yang berlangsung pada 30 Maret lalu, Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia merupakan Negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia.
Jokowi, sapaan akrabnya, menilai predikat tersebut merupakan sebuah kekuatan diplomasi Indonesia dengan Negara lain.
“Indonesia adalah Negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Itulah kekuatan diplomasi kita di dalam forum Internasional,” ungkap Jokowi. dilaporkan Anadolu Agency, Minggu (14//4/2019).
Menurut Jokowi, fakta tersebut belum banyak diketahui dunia.
Jokowi memberi contoh Indonesia diminta PBB menengahi proses kembalinya pengungsi di Rakhine State, Myanmar.
Sebagai catatan, Indonesia juga telah menyodorkan formula 4+1 dalam merespons situasi kekerasan terhadap Rohingnya di Rakhine State.
Empat elemen pertama dalam formula, yang telah diusulkan sejak 2017 itu, terdiri dari upaya mengembalikan stabilitas dan keamanan, menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan, memberikan perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State tanpa memandang suku dan agama, dan segera membuka akses untuk bantuan kemanusiaan.
Tambahan satu unsur dalam usulan Indonesia adalah pentingnya menjelakan rekomendasi laporan tim khusus PBB pimpinan Kofi Annan.
Sementara di Afghanistan, kata Jokowi, Indonesia diberikan kepercayaan untuk mendamaikan faksi-faksi yang bertikai.
“Ini yang menjadi kekuatan, kita tidak memiliki kepentingan apapun baik di Rakhine State maupun Afghanistan,” ujar Jokowi.
Dalam visinya pada hubungan Internasional, Jokowi juga meletakkan perjuangan untuk kemerdekaan Palestina.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan Indonesia menjadikan isu Palestina sebagai prioritas utama dalam menjabat anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada 2019 ini.
Berperan tapi belum menentukan
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Padjajaran Atip Latipulhayat mengatakan Indonesia sudah lebih baik dalam mengambil peran atas konflik di kawasan maupun global.
Namun, kata Atip, peran tersebut belum sebanding dengan posisi politik yang dimiliki Indonesia.
Atip mencontohkan Indonesia masih terganjal ASEAN Way dalam merespons konflik di Myanmar karena adanya prinsip non-intervention sehingga konflik belum dapat terselesaikan.
“Itu yang menjadi kendala,” kata Atip kepada Anadolu Agency.
Atip menyatakan Indonesia dahulu diakui sebagai negara senior di ASEAN. Tetapi kini posisinya di ASEAN telah sebanding dengan Negara-negara lainnya.
“Jadi tidak sebanding dengan potensi dan posisi politik yang dimiliki oleh Indonesia,” ujar Doktor dari Monash University ini.
Atip juga menilai tawaran Indonesia dalam konflik Rohingnya masih belum efektif karena lebih mengambil posisi untuk berperan tapi tidak menentukan.
Padahal, kata dia, Indonesia memiliki segalanya untuk menyelesaikan konflik di Myanmar.
Atip menyarankan agar Indonesia lebih dapat menyertakan non-state actor dalam berkontribusi dalam perdamaian, khususnya umat Islam karena Indonesia sebagai Negeri Muslim terbesar di dunia.
Untuk itu, kata Atip, Indonesia bisa lebih banyak mengajak beragam ormas Islam dalam diplomasi perdamaian, tidak cukup hanya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah
“Diplomasi itu tidak hanya G to G, tapi juga people to people,” ujar Atip.
“Indonesia harus menerjemahkan wajah Islam di Indonesia secara komperhensif,” tambah dia.
Pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI) Sya'roni Rofii mengatakan Indonesia sudah banyak menawarkan diri untuk menjadi mediator konflik di Myanmar, Afghanistan hingga Palestine.
Namun problemnya, kata dia, peran Indonesia di masing-masing Negara ini berbeda.
Untuk isu Afghanistan, kata Pengajar Sekolah Kajian Stratejik dan Global UI ini, Indonesia membantu dalam urusan pembangunan capacity building untuk penyelenggara Pemilu dan penyelenggara Pemerintahan.
Namun upaya tersebut belum dapat membuat Indonesia memiliki pengaruh dalam konstelasi di Afghanistan.
“Pemimpin Afghanistan lebih mendengar suara Iran atau Amerika,” ujar Doktor Hubungan Internasional dari Marmara University, Turki ini kepada Anadolu Agency.
Sementara dalam persoalan Palestina, kata dia, Indonesia juga sempat melempar isu agar Negara-negara muslim bersatu boikot produk Israel.
Tetapi sejauh ini hasilnya tidak terlalu signifikan.
Israel, kata Sya'roni, tetap melakukan pelanggaran hukum internasional dengan membangun pemukiman ilegal hingga mengakui dataran tinggi Golan.
“Artinya derajat pengaruh Indonesia untuk konflik Israel-Palestina rendah,” ujar Sya'roni.
Kondisi ini, kata Syahroni, berbeda dengan Turki dan Iran yang menggunakan metode “megaphone diplomacy” untuk menegur Israel dan menyuarakan isu Palestina di level Internasional.
“Indonesia masih tertinggal jauh,” kata dia.
Perlu diplomasi high profile
Sya'roni berharap Indonesia dapat mengubah gaya diplomasi yang selama ini low profile menjadi high profile karena Negeri ini memiliki sejarah besar dalam urusan politik Internasional.
Indonesia tercatat pernah keluar dari PBB dan menjadi pelopor sekaligus tuan rumah Gerakan Non-Blok.
Hal tersebut, terang Sya'roni, menunjukkan diplomasi Indonesia pernah menjadi penentu arah permainan politik global.
Dengan bekal sejarah yang ada, lanjut dia, sejatinya pemimpin dan para diplomat Indonesia harus lebih berani merespons isu-isu Internasional.
“Doktrin politik luar Negeri perlu dipertajam, lebih aktif serta memastikan kepentingan Nasional tercapai,” terang dia.
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
