oleh

MH Said Abdullah Reses di Sumenep, Kades Minta Pangkas Regulasi & Prosedur Birokrasi

PortalMadura.Com, Sumenep – MH Said Abdullah menggelar serap aspirasi (Reses) bersama ratusan kepala desa (kades) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Rabu (29/7/2020).

Reses anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jatim XI (Madura) ini, digelar di Lantai 5 Aula de Baghraf Hotel Sumenep, Jalan Panglima Sudirman.

iklan pilbup

MH Said Abdullah menyampaikan, para kepala desa (kades) berharap, regulasi tidak terlalu birokratis sehingga dana desa lebih mudah pencairannya.

“Itu yang diinginkan kepala desa, regulasi tak terlalu birokratis agar tidak terjadi deregulasi. Artinya mengurangi keruwetan birokrasi desa,” ujar pria kelahiran Sumenep ini.

Serap aspirasi bersama kepala desa pada masa pandemi Covid-19, pihaknya juga ingin mengetahui kondisi dana desa yang juga dilakukan refocusing.

“Refocusing dana desa juga diarahkan ke BLT masyarakat. Kami ingin tahu bagaimana pelaksanaannya dan sebagainya. Dan Alhamdulillah ternyata berdasarkan aspirasi kades, semua yang dari pusat dilaksanakan,” katanya.

Selain persoalan desa, MH Said Abdullah juga menyampaikan tiga hal. Pertama, pendidikan. Pihaknya menginginkan seluruh kebutuhan anak didik harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Mulai dari seragam hingga buku.

Bahkan, seragam anak didik, MH Said Abdullah berharap dijahit sendiri oleh orang tua. Tujuannya, selain ukuran seragam sesuai harapan, juga bisa membantu para tukang jahit lokal.

“Sehingga mereka bisa bekerja dan tidak menganggur,” ujar MH Said Abdullah yang juga Ketua Banggar DPR RI.

Kedua, soal kesehatan. Meski ada BPJS, menurut Said, ternyata banyak sekali warga yang tidak menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS). Kenapa? Karena pendataan amburadul, sehingga suami Khalida Ayu Winarti ini berharap pendataan dilakukan secara kontinyu dan valid.

“Biar semua warga, khusus yang kurang mampu menikmati program pengentasan kemiskinan dari pemerintah,” ungkapnya.

Ketiga, kedaulatan pangan. Pahlawan pangan itu ada di desa. Para petani harus dipastikan hasil panennya dibeli secara layak. Said bercerita, tempo dulu tidak ada warga yang kelaparan.

“Karena orang tempo dulu tidak membiarkan setiap lahan itu kosong. Bahkan di pekarangan rumahnya ditanam ‘marongghi’. Itulah ketahanan pangan sesungguhnya,” tegasnya.

Kedepan, kalau ada bansos harus beli ke petani. “Jangan beli ke grosir. Beli ke petani. Itu harapan kita,” ucapnya.

Oleh karena itu, Said mengajak seluruh pihak, wabil khusus para kades untuk melayani masyarakat secara maksimal. “Mari bersama melayani masyarakat secara maksimal,” katanya.

Perwakilan Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Sumenep, Miskun Legiyono mengaku senang bisa menyampaikan aspirasi langsung kepada MH Said Abdullah. Apalagi sekarang, kata Iyon, sapaan akrabnya, MH Said Abdullah Ketua Banggar DPR RI.

“Kami sudah sampaikan semua keluh kesah kades kepada Pak Said, termasuk soal regulasi dana desa agar tidak terlalu birokratis, sehingga pencairannya mudah,” katanya.(*)

Penulis : Raudatul Fitrah
Editor : Oktaviana Dwi KK
Tirto.ID
Loading...

Komentar