oleh

Minta Listrik, Warga Gili Raja Kembali Demo Pemkab Sumenep

SUMENEP (PortalMadura) – Puluhan warga Pulau Gili Raja, Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati setempat. Mereka menuntut haknya sebagai warga Sumenep yang selama ini tidak pernah dipenuhi.

“Temui kami, warga Gili Raja butuh listrik. Kami hanya meminta keadilan, hak kami yang selama ini tidak pernah didapat,” teriak Eko Wahyudi, korlap aksi, Selasa (24/12/13).

Dia menuding, pemerintah daerah telah menghianati rakyat terutama masyarakat kepulauan Gili Raja, yang selama ini tidak mendapatkan fasilitas penerangan listrik. Padahal Gili Raja merupakan wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam dibidang minyak dan gas (migas).

“Wilayah kami mempunyai potensi. Kami tidak menuntut kewajiban tapi kami hanya meminta hak kami,” ujarnya.

Aksi kali ini tidak jauh berbeda dengan tuntutan sebelumnya, Kamis (12/12/2013). Waktu itu, mengatasnamakan warga Pulau Gili Raja yang meminta fasilitas listrik. Pihak Pemerintah daerah melalui ESDM pun telah menyikapi permintaan masyarakat tersebut.

Sebagaimana dilansir PortalMadura sebelumnya, Kepala Kantor Energi dan Sumber Daya Meneral (ESDM) Kabupaten Sumenep, Abd. Kahir mengatakan, secara umum pemerintah daerah selalu berusaha untuk program kelistrikan di kepulauan.

“Ada tiga alternatif yang sangat mungkin dilakukan yakni pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit listrik Tenaga Surya (PLTS), dan Compress Natural Gas (CNG),” katanya.

Untuk kebutuhan masyarakat kepulauan Gili Raja, perlu kerjasama dengan pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN). Namun, bila menggunakan jaringan listrik bawah laut akan menguras anggaran.

“Di sana (Pulau Gili Raja, red) ada sekitar 3.500 kepala keluarga (KK). Dengan asumsi semua KK menggunakan jaringan listrik, maka belum masuk kategori ekonomis. Karena anggaran yang diperlukan itu mencapai kisaran Rp35 miliar,” urainya.

Pihak PLN, sudah tidak mungkin untuk mengeluarkan anggaran bernilai miliaran tersebut. Maka PLN membebankan pada pemerintah daerah (Pemda) setemat. “Yang dilakukan Pemda Sumenep saat ini, yakni melakukan komunikasi intens dengan PLN, Pemprov Jatim, dan SKK Migas serta Pemda Sumenep sendiri,” terangnya.

Empat komponen tersebut, saat ini sedang intens mencari solusi agar semua masyarakat kepulauan bisa menikmati aliran listrik seperti yang sering diutarakan oleh masyarakat kepulauan.

“Kami memang selalu diperintahkan oleh bapak bupati, agar pulau-pulau di wilayah Sumenep itu bisa teraliri listrik. Tapi, tidak tahun ini,” tandasnya(arif/htn).


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.