PortalMadura.Com, Sumenep – Kondisi keuangan PT Sumekar Line yang mengelola kapal milik Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, memburuk. Staf dan karyawannya tak dibayar.
Kondisi tersebut, salah satunya disebabkan keuangannya masih ada yang ‘nyantol' di Direksi lama. Pemerintah Kabupaten Sumenep meminta agar direksi baru melakukan penagihan.
Baca Juga : Buntut Gaji Tak Cair, Kapal Dipasangi “Digadaikan Untuk Bayar Gaji Karyawan”
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep Edy Rasiyadi mengatakan, keuangan perusahaan yang dipinjam Direksi lama, bisa dipergunakan untuk untuk keperluan perusahaan dan membayar tuggakan gaji karyawan.
“Saya sampaikan agar Direksi yang sekarang segera menagih hutang-piutang yang ada di Direksi lama,” kata Edy Rasiyadi, beberapa waktu lalu.
Baca Juga : Mahasiswa Kangean Tuntut Copot Dirut PT Sumekar Line
Baca Juga : [Live] Bakar Ban Bekas hingga Dobrak Pagar Kantor Bupati, Warnai Aksi Mahasiswa Kangean
Ketika hutang itu terbayarkan, kata dia, maka sedikit banyak persoalan keuangan BUMD yang mengelola kapal rute antar pulau di Sumenep dapat teratasi. Termasuk, kapal Dharma Bahari Sumekar (DBS) 1 dan 3 segera dioperasikan.
Jika kapal milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu beroperasi maka persoalan keuangan bisa teratasi termasuk pembayaran gaji karyawan yang lambat.
Pihaknya berharap dalam waktu sepekan uang tersebut sudah ada agar kemudian segera menyelesaikan persoalan keuangan di perusahaan.
“Mudah-mudahan dua pekan setelah uang ada, proses docking selesai, sesuai janji mereka, dan bisa segera beroperasi kembali melayani masyarakat kepulauan,” ujarnya.
Sebelumnya, aktivis mahasiswa yang mengatasnamakan Forum Mahasiswa Kangean (Formaka), Ikatan Mahasiswa Kangean Sumenep (IMKS), dan Forum Mahasiswa Kangayan (FMK) menuntut Direktur PT Sumekar Line segera dicopot
Gabungan mahasiswa itu menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Sumenep Jl. dr Cipto, Kota Sumenep, Madura, Rabu (24/3/2022).(*)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
