PAMEKASAN (PortalMadura) – Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Permukiman Pemkab Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Muharram membantah jika ada permainan harga dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Menurutnya, hal itu terjadi karena penerima manfaat tidak pernah menghitung biaya kirim dan angkut, sehingga memang terkesan biayanya lebih mahal jika bahan itu langsung dibeli oleh penerima sendiri.
“Maklum saja penerima itu hanya menghitung harga barangnya saja. Sementara biaya kirim dan tukang angkut ke rumahnya itu tidak dihitung. Padahan itu kan juga perlu biaya untuk sampai ke lokasi,” ungkapnya.
Dijelaskan, di Kabupaten Pamekasan, program BSPS itu tersebar di empat kecamatan, yaitu, Kecamatan Kota, Pademawu, Larangan dan Kecamatan Batu Marmar dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 313 kepala rumah tangga.
Lebih lanjut Muharram mengatakan, rencana awal itu memang akan diberikan uangnya langsung kepada penerima manfaat melalui kelompok masyarakat penerima, namun, karena pengalaman tahun sebelumnya dana itu disalahgunakan dengan tidak memperbaiki rumahnya, akhirnya, sistemnya dirubah dengan memberikan bahan bangunan. Sehingga mau tidak mau bahan yang ada harus digunakan.
“Biaya tukang nanti pemkab yang akan menanggungnya sebesar satu juta, tapi saat ini APBD 2014 belum cair, kami harap bulan depan sudah cair. Untuk sementara kami harap kepada penerima manfaat untuk bersabar sambil bantuan itu dikerjakan dengan baik,” pinta Muharram.
Adapun kriteria penerima bantun BSPS sebesar Rp7,5 juta itu, antara lain, rumahnya sempit, yaitu kurang ruang atau kurang dari 8 meter persegi (m2) per orang. Selain itu, lantai rumah terbuat dari tanah, bambu atau kayu murahan. Beratap rumbia atau menggunakan genteng tanah murahan. Berdinding rumbia, listrik tidak ada, WC tidak ada dan sumber mata air tidak terlindungi. (reiza/htn)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
