PortalMadura.com- Penjualan motor listrik di Indonesia masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan motor berbahan bakar konvensional.
Data dari Ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli), Budi Setyadi, menunjukkan bahwa hanya ada sekitar 30.800 unit motor listrik yang terjual di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2022.
Sementara itu, penjualan motor konvensional selama periode yang sama mencapai 29 juta unit.
Menurut Budi, ada beberapa faktor yang menyebabkan penjualan motor listrik masih rendah. Salah satunya adalah kepercayaan masyarakat terhadap teknologi baru pada motor listrik.
“Saya lihat persoalan utamanya trust masyarakat ya, karena masyarakat masih (bertanya-tanya), ini motor listrik bisa lanjut atau enggak,” ucap Budi saat ditemui di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023, Kamis (23/2).
Namun, Budi optimis bahwa ada perubahan signifikan mulai tahun ini dan berharap pada 2024 mendatang akan ada 2 juta motor listrik yang mengaspal di jalanan Indonesia.
“Sampai dengan 2024 diharapkan ada 2 juta motor listrik. Kita terima kasih juga pemerintah sudah menginisiasi, tinggal menunggu saa terkait subsidi,” paparnya.
Untuk mendorong adopsi kendaraan listrik di Indonesia, pemerintah menargetkan ada 150 ribu kendaraan listrik pada tahun ini.
Direktur Sarana Transportasi Jalan Ditjen Perhubungan Darat, Danto Restyawan, mengungkapkan bahwa target tersebut termasuk motor dan mobil listrik serta kendaraan lainnya.
Namun, masih banyak masyarakat yang belum akan beralih ke kendaraan listrik karena mempertimbangkan soal harga jual kembali dari pembelian kendaraan listrik.
“Masyarakat masih (berfikir) begini, mobil-mobil biasa itu kan masyarakat beli, nilai jual kembalinya ada, kalau ini kan (kendaraan listrik) mereka masih gamang, masih ada nilai jual atau tidak. Masyarakat kita itu kan seperti itu,” jelas Danto.
Meskipun begitu, fasilitas penunjang seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) tidak lagi menjadi kendala. Danto mengungkapkan bahwa pemerintah pusat akan menginstruksikan setiap kantor instansi pemerintahan maupun kantor swasta untuk memiliki charging station.
“Kalau SPKLU segala macam enggak jadi masalah, itu akan tumbuh. Nanti akan ada kebijakan setiap kantor pemerintah ada charging (station), dan di setiap kantor swasta juga diminta untuk ada itu (charging station),” paparnya.(*)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
