PortalMadura.Com, Sumenep – Pengisian posisi Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, pasca mundurnya politisi PPP, H. Latib tidak perlu dilakukan kocok ulang. Hal itu disampaikan Ketua Dewan setempat.
“Masa jabatan pimpinan Komisi di DPRD minimal 2, 5 tahun, namun jika di tengah perjalanan ada yang mundur, hanya yang mengalami kekosongan yang dilakukan pemilihan ulang, tidak secara keseluruhan,” kata Ketua DPRD Sumenep, Abd. Hamid Ali Munir, Selasa (21/7/2020).
Ia menerangkan, beberapa Fraksi berpendapat bahwa perlunya kocok ulang Pimpinan Komisi III secara keseluruhan, karena sistem pemilihannya dilakukan satu paket. Namun, politisi PKB ini menegaskan, jabatan Ketua dan Sekretaris Komisi III tidak perlu dipilih lagi, sebab statusnya masih aktif.
“Tinggal posisi Wakil Ketua Komisi III saja yang harus diisi, sedangkan Ketua dan Sekretarisnya tidak perlu, kan statusnya masih aktif,” papar Hamid.
Ia juga menegaskan, surat pemunduran diri H. Latif mestinya disampaikan kepada Pimpinan Komisi III, bukan kepada Pimpinan DPRD. Mekanismenya, pimpinan Komisi berkirim surat ke Pimpinan DPRD sebagai respon atas keputusan surat pengunduran diri tersebut supaya dijadwalkan agenda pemilihan dalam rangka mengisi jabatan yang kosong tersebut.
“Nanti kami di Pimpinan DPRD akan menjadwalkan agenda pemilihan dalam rangka mengisi jabatan yang kosong saja,” tegasnya.
Sebelumnya, Anggota DPRD Sumenep dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) H. Latif dalam forum paripurna menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi III dengan alasan ingin lebih fokus pada pembenahan di internal Fraksi PPP.(*)
Baca Juga: Ahli Cagar Budaya: Wajar Warga Marah Dengan Pengrusakan Sayap Pilar Pintu Gerbang Keraton Parsanga
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
