Presiden Jokowi Beri 6 Arahan Terkait Bencana

  • Bagikan
Presiden Jokowi beri enam arahan terkait bencana
Presiden Joko Widodo membuka rapat koordinasi nasional penanggulangan bencana BNPB dan BPBD di JX International Convention Exhibition, Surabaya, Jawa Timur pada 2 Februari 2019. (Biro Pers Sekretariat Presiden - Anadolu Agency)

PortalMadura.Com, Jakarta – Presiden Joko Widodo membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) seluruh Indonesia di Surabaya, pada Sabtu kemarin.

Dalam sambutannya, Presiden yang akrab disapa Jokowi ini menyampaikan enam arahan terkait bencana.

Pertama, perencanaan, rancangan dan pembangunan tata ruang harus memperhatikan peta rawan bencana. Ini dalam rangka mitigasi bencana.

Dengan melihat siklus bencana yang selalu berulang, lokasi bencana sering di tempat yang sama.

Menurut Jokowi, setiap rancangan pembangunan ke depan harus dilandaskan pada aspek-aspek pengurangan risiko bencana.

“Bappeda harus paham hal ini, di mana daerah yang boleh dan tidak boleh diperbolehkan,” ujar Presiden Jokowi. dilaporkan Anadolu Agency, Minggu (3/2/2019).

Jokowi menegaskan rakyat betul-betul dilarang untuk masuk ke dalam tata ruang yang memang sudah diberi tanda merah.

“Mereka harus taat dan patuh kepada tata ruang,” kata dia.

Kedua, pelibatan akademisi, pakar-pakar bencana untuk meneliti, melihat, mengkaji, titik mana yang sangat rawan bencana harus dilakukan secara masif.

Para peneliti dan pakar, kata Jokowi, harus mampu memprediksi ancaman dan mengantisipasi serta mengurangi dampak bencana.

“Libatkan akademisi dan pakar, jangan bekerja hanya saat terjadi bencana,” ujar Jokowi.

Ketiga, apabila ada kejadian bencana, maka otomatis Gubernur akan menjadi komandan satgas darurat bersama Pangdam dan Kapolda menjadi wakil komandan satgas.

“Jangan dikit-dikit naik ke pusat,” kata dia.

Keempat, Indonesia harus bisa membangun sekaligus merawat sistem peringatan dini yang terpadu.

Dengan bantuan para pakar, lanjut Jokowi, daerah dan pusat akan mulai menganalisis titik-titik rawan bencana yang membutuhkan kehadiran sistem peringatan tersebut.

Jokowi memerintahkan Kepala BNPB Letnan Jenderal Doni Monardo mengoordinasikan semua kementerian dan lembaga terkait agar sistem peringatan dini segera terwujud.

Kelima, segera melakukan edukasi kebencanaan, terutama di daerah rawan bencana.

Edukasi ini, ujar Jokowi, bisa dilakukan di Masyarakat, sekolah, maupun lewat pemuka agama.

“Yang namanya papan-papan peringatan itu diperlukan, rute-rute evakuasi itu harus ada. Jangan kalau ada bencana ada yang lari ke timur, barat, dan utara,” terang Jokowi.

“Harus jelas rute evakuasi itu menuju ke mana. Segera ini dikerjakan,” ucap dia.

Keenam, Jokowi ingin agar dilakukan simulasi latihan penanganan bencana secara berkala dan teratur untuk mengingatkan Masyarakat secara berkesinambungan sampai ke tingkat paling bawah.

Dengan demikian, imbuh Jokowi, Masyarakat betul-betul siap menghadapi setiap bencana.

“Meskipun bencana itu bukan hanya gempa, tsunami, dan tanah longsor, tetapi memang yang paling banyak menelan korban adalah di gempa bumi dan tsunami,” kata dia.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.