e. Program Pendidikan Menengah.
Seperti pada jenjang dikdas, peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan mekanisme yang sama, dalam isu-isu partisipasi masyarakat, MBS (DP/KS), pengembangan kapasitas, dan pengembangan Dapodik. Perluasan partisipasi masyarakat akan didorong lebih luas dengan melibatkan dunia usaha dan industri dalam pengelolaan pendidikan kejuruan.
Melaksanakan perintisan Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 tahun dalam rangka pemerataan Pendidikan, maka perlu mendorong partisipasi masyarakat dalam pembiayaan Pendidikan. Untuk itu, kemampuan akan kemauan untuk melakukan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, sangat strategis untuk memberikan citra kelembagaan yang positif, yang selanjutnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pengelola. Masyarakat juga diharapkan untuk proaktif dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi anggaran penyelenggaraan pendidikan.
f. Program Pendidikan Non-Formal
Prinsip fundamental dari penyelenggaraan pelayanan pendidikan non-formal adalah aktifnya peran atau partisipasi masyarakat dalam kemandirian dan kreativitas yang dinamis untuk membantu mengangkat derajat dan taraf hidup masyarakat yang kurang beruntung. Oleh karenanya, berhasilnya penyelenggaraan PNF yang efektif, efisien dan akuntabel, berada pada tanggung jawab bersama antara masyarakat penyelenggara dan pemerintah daerah setempat. Karena prinsip penyelenggaraan yang partisipatif ini, pencitraan kelembagaan yang transparan dan akuntabel menjadi kebutuhan mutlak yang harus dapat dipenuhi oleh setiap penyelenggara pendidikan non-formal.
g. Peningkatan Efisiensi Manajemen Pendidikan
Sesuai dengan kondisi sosial ekonomi dan budaya sekolah, pada dasarnya efisiensi manajemen pendidikan sangat ditentukan oleh ketepatan sosialisasi program, koordinasi, disiplin, etos kerja serta kecermatan perencanaan. Sehubungan dengan itu perlu ditempuh strategi : 1) Peningkatan monitoring dan evaluasi dengan fokus pada supervisi (pembinaan dan pembimbing) yang intensif, tertib dan akuntabel; 2) Review terhadap pelaksanaan program; 3) Pembudayaan peningkatan layanan publik; 4) Terciptanyan standar ISO di SMK; 5) Peningkatan ICT untuk meningkatkan layanan pendidikan.(har)
Penulis : Ali Harsojo, M.Pd.
(Guru SDN Pajagalan 2 Sumenep)
