oleh

Survei: 91 Persen Pekerja PHK tidak Mendaftar Program Kartu Prakerja

PortalMadura.Com – Survei Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) menunjukkan sebanyak 91 persen pekerja yang dirumahkan tidak mendaftar Program Kartu Prakerja.

Survei mengenai Program Kartu Prakerja tersebut dilakukan pada bulan Juni hingga Agustus 2020 dengan 346 responden berstatus karyawan dan wirausahawan, usia angkatan kerja yang tersebar di 12 provinsi, terutama DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Gempur Rokok Ilegal Pemkab Sumenep

BACA : Kapal Karam dan Dua Kerangka Jenazah Berhasil Dievakuasi Tim Sar Polda Jatim

Peneliti IDEAS, Ahsin Aligory mengatakan, responden yang dirumahkan sangat sedikit mengikuti Kartu Prakerja.

Padahal, kata dia, salah satu target program prakerja yaitu menyelamatkan mereka yang terkena PHK.

“Ini salah satu temuan kita bahwa peserta yang dirumahkan banyak yang belum mengikuti program Prakerja,” kata Ahsin dalam konferensi pers virtual pada Kamis (26/11/2020) di Jakarta.

Ahsin mengatakan, sebagian besar peserta Program Kartu Prakerja merupakan karyawan atau 59 persen dari total peserta.

Sementara sisanya 41 persen adalah wirausaha.

Menurut Ahsin, responden karyawan yang mengikuti program kartu prakerja menyatakan bahwa program kartu prakerja sangat berbeda dengan program pelatihan yang pernah mereka dapatkan sebelumnya.

Ahsin menuturkan pelatihan yang mereka ikuti sebelumnya umumnya memiliki tiga tingkatan kualifikasi, yaitu training saat mencari kerja, magang sebagai sarana mengenal dunia kerja dan sertifikasi saat setelah bekerja untuk meningkatkan kompetensi profesional.

Ahsin menambahkan bahwa topik pelatihan yang ditawarkan terbilang sangat dasar dan bisa didapatkan secara cuma-cuma di dunia maya.

Hal itu antara lain pelatihan bahasa Inggris dasar, administrasi dan sekretaris, teknik menjual apapun, sukses bisnis online shop, menjadi content creator di youtube, menjadi barista dan membuka warung kopi, hingga teknik melamar pekerjaan dan teknik wawancara kerja.

Pelatihan itu, kata dia, jauh berbeda dengan kurikulum Balai Latihan Kerja (BLK) yang memiliki desain pelatihan berbasis kompetensi.

“Bahkan BLK kini telah berspesialisasi pada jenis ketrampilan kerja yang spesifik,” ungkap Ahsin.

IDEAS mencontohkan beberapa BLK yang memiliki spisialisasi keterampilan kerja yang spesifik seperti, Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Bekasi yang berfokus sebagai pusat kejuruan elektronika dan teknologi informasi, BBPLK Medan sebagai pusat kejuruan pariwisata, dan BBPLK Semarang sebagai pusat kejuruan fesyen atau garmen.

Berdasarkan data yang dihimpun IDEAS, sepanjang 2017-2019 pemerintah telah mendirikan 1.113 BLK Komunitas di lembaga pendidikan keagamaan di seluruh Indonesia, dengan kurikulum pelatihan teknik otomotif, las, pengolahan hasil pertanian, pengolahan hasil perikanan, perkayuan, teknologi informasi dan komunikasi, menjahit, teknik listrik dan pendinginan, serta industri kreatif dan bahasa.

Dengan desain Kartu Prakerja, kata Ahsin, anggaran Rp5,6 triliun untuk biaya pelatihan daring hanya akan mengalir ke 8 platform digital.

Sementara, bila dialihkan untuk ekspansi pembangunan BLK Komunitas baru, kata Ahsin, anggaran Rp5,6 triliun ini akan mengalir ke setidaknya 5.600 Pondok Pesantren, Seminari, Dhammasekha, dan Pasraman di seluruh pelosok tanah air.(*)

Dapatkan Berita terbaru dari kami via Telegram

Komentar