PortalMadura.Com, Pamekasan – Kondisi pembangunan infrastruktur jalan di wilayah desa terpencil yang dinilai masih jauh dari harapan warga mendapat sorotan Fraksi PKB
Tag: dana desa
2019 DD Naik, Setiap Desa di Sumenep Kelola Lebih Rp1 Miliar
PortalMadura.Com, Sumenep – Anggaran Dana Desa (DD) tahun 2019 di Kabupaten Sumenep, Madura, Jatim mengalami kenaikan hingga Rp60 miliar. Total tercatat Rp338
Baru 60 Desa di Sumenep Ajukan Pencairan DD Tahap Tiga
PortalMadura.Com, Sumenep – Dari 330 desa di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, baru 60 desa yang mengajukan pencairan Dana Desa (DD) tahap
Presiden Minta Dana Desa Dorong Potensi Ekonomi Desa
PortalMadura.Com, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo mengatakan agar Pemerintah desa mulai mengembangkan potensi yang dimilikinya supaya menjadi kekuatan ekonomi di daerah.
Satu Desa di Pamekasan Tak Menyerap Dana Desa
PortalMadura.Com, Pamekasan – Tercatat ada satu desa di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, sampai sekarang tidak mengajukan Dana Desa (DD). Mulai pencairan
Berdalih OM SPAN Sulit Diakses, Pencairan DD Molor di Pamekasan
PortalMadura.Com, Pamekasan – Pencairan dana desa(DD) tahap ketiga di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur mengalami penundaan. Pihak pemerintah daerah berdalih ada kendala
3 Desa di Pamekasan Tak Cairkan DD
PortalMadura.Com, Pamekasan – Memasuki awal September 2018, sedikitnya tiga desa di Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur belum melakukan pencairan dana
Desa di Sumenep Bisa Ajukan Pencairan DD dan ADD Tahap Ketiga
PortalMadura.Com, Sumenep – Sebanyak 330 desa di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur sudah bisa mengajukan pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana
BPK RI Siap Terjunkan Tim di Sumenep, Untuk Audit Pengelolaan Keuangan Desa
PortalMadura.Com, Sumenep – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI akan segera melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Lemah Pengawasan, Dana Desa Rawan Dikorupsi
PortalMadura.Com – Ketua Umum Front Pemuda Madura (FPM), Asep Irama menilai pengelolaan dana desa rawan dikorupsi. Salah satunya lantaran tidak efektifnya pengawasan