PortalMadura.Com – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas/Kementerian PPN) segera menyusun ulang sistem perlindungan sosial untuk menekan kemiskinan ekstrem.
Menteri PPN Suharso Monoarfa mengatakan, reformasi sistem perlindungan sosial ini mengintegrasikan program-program yang sudah berjalan agar menjadi lebih efektif, terutama terkait data.
“Kita menyadari bahwa memang ada hal yang perlu diperbaiki dalam hal data, ketepatan dari orang yang berhak dan orang-orang yang tidak berhak. Jadi data adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari dan menjadi faktor terpenting di dalam melaksanakan perlindungan sosial melalui program-program bantuan sosial,” kata Suharso dalam keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta, pada Selasa (5/1/2021) usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo.
Langkah kedua, Bappenas akan membuat beberapa program-program bantuan sosial yang selama ini berada di berbagai kementerian atau lembaga untuk disusun kembali agar menjadi lebih efektif dan bisa dipadukan.
Menteri Suharso mengatakan, situasi pandemi yang dihadapi saat ini menjadi momentum untuk menyempurnakan sistem perlindungan sosial agar dapat menjangkau masyarakat dengan lebih tepat dan cepat.
Dia menyebut lembaganya telah menyiapkan rencana dan jangka waktu dari pelaksanaan reformasi tersebut hingga tahun 2024.
“Pelajaran yang berharga dari peristiwa pandemi yang kita alami saat ini salah satunya adalah yang terkait dengan bagaimana kita bisa membantu masyarakat melalui program-program bantuan sosial yang selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah,” ujar dia.
Menurut dia, ketepatan data merupakan sebuah keniscayaan dan menjadi faktor terpenting bagi pemerintah dalam melaksanakan program-program perlindungan sosial.
Oleh karena itu, langkah pertama yang akan dilakukan pemerintah ialah membenahi akurasi data para penerima manfaat program tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas penyaluran program bantuan.
Selain itu, kata dia, pemerintah juga akan mengintegrasikan semua program bantuan sosial yang selama ini masih tersebar di berbagai kementerian atau lembaga.
Pelaksanaan program bantuan yang masih tersebar itu membuat pengelolaannya kerap tumpang tindih dan tidak fokus.
“Jadi bantuan-bantuan sosial itu supaya efektif ialah bagaimana caranya program-program yang tersedia di berbagai kementerian dan lembaga itu kita uji kembali mengenai kesahihannya sampai tingkat seperti apa. Bappenas ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk menyusun ulang sistem perlindungan sosial ini,” ucap Suharso.
Reformasi terhadap sistem perlindungan sosial tersebut selain untuk mengefektifkan penyaluran dan pemanfaatan program, dalam jangka panjang juga untuk menurunkan tingkat kemiskinan.
Presiden Joko Widodo mengharapkan agar pada tahun 2024 angka kemiskinan ekstrem di Indonesia mampu ditekan serendah mungkin.
“Bagaimana caranya; yaitu dengan memfokuskan bantuan-bantuan sosial sedemikian rupa dengan kelompok-kelompok sasaran yang masuk dalam kelompok rentan dan miskin kronis sehingga penurunan kemiskinan akan bisa kita capai,” tandas Kepala Bappenas.(*)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
