oleh

TKDD Belum Efektif Mendorong Perekonomian Daerah

PortalMadura.Com – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Dr. Hefrizal Handra, pakar Desentralisasi Fiskal Universitas Andalas dan Robert Na Endi Jaweng, Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Rabu (19/2/2020).

RDPU yang dipimpin langsung oleh Pimpinan Banggar DPR RI MH Said Abdullah dan Muhidin Muhammad Said itu, membahas efektifitas Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terhadap perekonomian nasional di ruang rapat Banggar DPR RI.

Ketua Banggar DPR RI MH Said Abdullah menjelaskan, RDPU sangat penting bagi Banggar DPR RI guna menerima masukan dari pakar (ahli) untuk membahas RAPBN 2021 yang sebentar lagi akan dimulai.

“Hingga saat ini, kami belum memiliki gambaran yang komprehensif tentang efektifitas TKDD bagi pembangunan daerah, peningkatan layanan publik, maupun pengurangan ketimpangan antardaerah dan kontribusinya dalam meningkatkan produk domestik bruto (PDB) dan pertumbuhan ekonomi,” katanya dalam rilis yang diterima PortalMadura.Com di Sumenep.

Sementara Hefrizal Handra memberikan gambaran mengenai kondisi TKDD saat ini.

“Belanja negara dan TKDD secara nominal memang meningkat. Namun, secara gradual mengalami penurunan,” ujarnya.

Ia juga menerangkan, pergeseran distribusi TKDD dari wilayah barat ke timur, belum mampu menggeser distribusi ekonomi wilayah.

“Kontribusi Pulau Jawa dan Sumatera masih dominan, yakni lebih dari 80 persen bagi PDB”, ucapnya.

Wakil Rektor Universitas Andalas ini menyampaikan, jika dinilai dari efektifitas TKDD untuk perbaikan layanan publik, sudah terlihat lebih baik.

“Ada perbaikan indikator layanan publik dan penurunan angka kemiskinan. Ketimpangan layanan publik antardaerah juga mengalami penurunan. Selain itu, juga terlihat dari pergeseran komposisi dari dominasi transfer umum menuju peningkatan trasnfer khusus,” kata Hefrizal.

Sementara Robert Na Endi Jaweng menjelaskan, paradigma terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan TKDD harus dibalik.

Selama ini PAD seperti menjadi pelengkap bagi TKDD dalam APBD, tetapi kedepan harus diubah.

“PAD harus menjadi indikator utama bagi keberhasilan pembangunan daerah. Bukan hanya sebagai pelengkap. Jangan sampai terbalik dan selanjutnya daerah akan selalu terpacu untuk meningkatkan PAD-nya,” katanya.

Dalam RDPU itu, Ketua Banggar DPR RI, MH Said Abdullah mengakui masih banyak kendala dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, baik di APBD maupun TKDD.

“Kurang lebih 78 persen APBD biasanya habis untuk belanja pegawai dan barang dan sisanya baru digunakan untuk belanja infrastruktur,” kata politisi kelahiran Sumenep, Madura, Jawa Timur, itu.

Said pun meminta semua pemangku kepentingan perlu menata kembali pengelolaan keuangan daerah khususnya TKDD agar disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing supaya bisa lebih efektif dalam mendorong pembangunan daerah pada masa mendatang. (*)

Sumber : Press Release
Editor : Nurul Hijriyah
Tirto.ID
Loading...

Komentar