PortalMadura.Com, Jakarta – Tim Kampanye Nasional Joko Widodo – Ma’ruf Amin mengklaim telah melakukan komunikasi dan lobi kepada elite politik rivalnya, yakni Badan Pemenangan Nasional (BPN) Capres dan Cawapres Prabowo-Sandiaga Uno, untuk mendinginkan suasana pasca Pemilu.
Ini disampaikan oleh Wakil Ketua TKN Jokowi – Ma’ruf Abdul Kadir Karding. Lobi ini untuk mengantisipasi adanya kemungkinan dinamika politik yang semakin memanas karena sikap Prabowo Subianto – Sandiaga Uno yang menolak hasil Pemilu 2019.
Karding mengatakan TKN telah berkomunikasi dengan petinggi partai kubu pendukung Prabowo – Sandiaga.
Bahkan kata dia Jokowi sapaan akrab Joko Widodo mengutus seseorang untuk bertemu dengan Prabowo Subianto.
“Jokowi menemui Zulkifli Hasan dan AHY dan lain-lain itu sebenarnya tujuannya untuk mencairkan komunikasi agar kita bisa kembali kepada persatuan indonesia, persaudaraan sesama bangsa,” ujar Karding, saat dihubungi Anadolu Agency.
Lobi terhadap elite kubu 02 tersebut juga untuk mendorong tradisi positif dalam berdemokrasi, yakni siap menerima kekalahan atau siap menerima kemenangan.
“Narasi yang kita bangun di medsos juga kita minta seluruh pendukung tidak terpancing narasi kubu 02, kita minta lebih adem dan mengajak persatuan dan kesatuan,” jelas dia.
Karding juga menyebut bahwa tidak heran mengenai tudingan adanya kecurangan dan klaim kemenangan yang disampaikan pihak 02. dilaporkan Anadolu Agency, Kamis (16/5/2019).
“Narasi soal kecurangan, tidak percaya pada penyelenggara Pemilu, sinyalnya sudah disampaikan sebelum tanggal 17 dengan memaksimalkan misalnya isu soal DPT, isu soal penemuan 7 kontainer dan banyak isu lainnya,” jelas dia.
Namun, dia menyayangkan jika Prabowo – Sandiaga menyatakan menolak hasil Pemilu 2019 padahal KPU belum mengumumkan hasil rekapitulasi.
“Kita sayangkan penolakan itu tidak dibangun atas data dan fakta karena yang dilakukan hanyalah asumsi dan wacana bahwa telah curang tapi curangnya dimana, siapa yang melakukan,” jelas dia.
Dia juga menjelaskan jika menolak hasil Pemilu 2019, kubu Prabowo diartikan menolak hasil Pemilu legislatif.
“Kalau tidak diakui itu artinya tidak pantas dan patut kemudian dilantik anggota DPR RI dari Gerindra dan termasuk partai koalisi 02 kalau secara institusi mereka menolak itu,” pungkas dia.