PortalMadura.Com, Sumenep – Pemerintah mewacanakan program sertifikat pra nikah bagi masyarakat yang mau menikah. Namun, hal itu masih menuai pro dan kontra di masyarakat.
Kasubag TU Kemenag Sumenep, Mukh. Anif mengatakan, jika wacana sertifikat pra nikah tersebut benar-benar menjadi aturan, dipastikan membutuhkan sosialisasi ekstra kepada masyarakat. Karena, kultur masyarakat Sumenep sangat beda dengan daerah lain.
“Ini kan masih wacana, tapi kalau memang nanti menjadi aturan, kami di Sumenep ini harus ekstra melakukan sosialisasi. Kultur Sumenep memang beda,” kata Mokh. Anif, Rabu (4/12/2019).
Menurut Anif, sertifikat pra nikah itu tujuannya agar masyarakat paham terhadap tujuan perkawinan tersebut, bukan hanya sebatas menyalurkan hawa nafsu. Selain memenuhi kebutuhan seksual, dalam perkawinan itu juga untuk memperoleh ketenangan dan memperoleh keturunan.
“Jadi, masyarakat yang mau menikah atau kawin itu harus mempersiapkan secara mental agar perkawinan itu tumbuh dengan baik hingga akhir hayat,” ucapnya.
Ia menyampaikan, selama tidak membebani pada masyarakat, sertifikat pra nikah itu tidak masalah diberlakukan, bahkan sangat bagus, karena tanpa tahu tujuan perkawinan akan rentan perceraian.
“Itu kan sebenarnya untuk menekan angka perceraian. Kalau tidak membebani masyarakat, ya silakan saja,” paparnya.
Baca Juga : Kemenag Pamekasan Persoalkan Wacana Sertifikasi Pra Nikah
Sebenarnya, lanjutnya, pemerintah sudah lama melakukan bimbingan nikah. Hanya saja, bimbingan nikah itu dilakukan bagi masyarakat yang telah menikah, bukan sebelum menikah.
“Kalau sertifikat pra nikah itu nanti, kemungkinan akan dilakukan bimbingan dulu sebelum dinikahkan,” tegasnya.
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
