PortalMadura.Com, Sumenep – Kantor Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, di Jl. dr. Cipto, Sumenep, Jatim, kembali digoyang demo, hari ini, Kamis (23/9/2021).
Massa aksi mengatasnamakn Gerakan Peduli Masyarakat Sumenep (GPMS). Mereka menilai terdapat 9 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hanya “suka ngeghosting“.
Peserta aksi mendesak agar bupati bertindak tegas untuk menghabisinya. Janji politik duet Achmad Fauzi-Dewi Khalifah, yakni “Bismillah Melayani” jangan hanya jadi jargon tapi tiada bukti.
Protes keras tersebut tidak hanya diungkapkan korlap aksi, Andi Holis, pada orasinya. Sejumlah poster bernada kecaman juga dibawa peserta aksi.
Di antaranya “Pejabat jangan ABS, kirain hanya cewekku yang ghosting, ternyata pejabat juga jagonya“.
Poster lainnya, “Pak, uang rakyat untuk apa?. Pembangunan atau deposit, tanda orang hidup bergerak atau harus bergerak, kami atau Anda?“.
Bahkan, korlap aksi, Andi Holis dalam orasinya cukup keras menagih janji politik duet Achmad Fauzi-Dewi Khalifah.
“Janji politik bupati hingga saat ini tidak dirasakan oleh masyarakat. Ini artinya, jargon Bismillah Melayani samahalnya dengan ‘pelacur‘ yang hanya diobral,” tudingnya.
Baca Juga : Tuntutan Aksi Demo “Raport Merah” OPD Pemkab Sumenep
Baca Juga : Bupati Sumenep Duduk Bersila Temui Aksi Demo “Raport Merah” OPD
Baca Juga : Rakyat Menjerit, Aksi Mahasiswa Tuding Dinsos Sumenep Tutup Telinga
Baca Juga : BreakingNews – GPMS “Ngeluruk” Kantor Bupati Sumenep
Ia mengaku kecewa dengan pemerintahan Achmad Fauzi yang dinilai tidak sesuai dengan janji dan fakta di lapangan. Gegaranya, 9 OPD lalai dalam menjalankan tugasnya. “Ucapan bupati belum dirasakan warga Sumenep,” tegasnya.
Ketidak “becusan” para pejabat, kata dia, sudah disampaikan secara transparan pada aksi pertamanya yang bertajuk “Raport Merah 9 OPD“. “Sudah kami paparkan, tapi tidak ada perbaikan dan tindaklanjut,” ungkapnya.
Sembilan (9) OPD yang dinilai lalai dalam tugasnya dan mengedepankan Asal Bapak Senang (ABS), Andi Holis menyebutkan, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Sosial (Dinsos), Dinkes, Dispendukcapil, Dishub, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Disperindag, Bappeda dan Inspektorat.
“Kami mendesak bupati segera menindaklanjuti bagi sembilan OPD itu. Sembilan OPD sudah tidak lagi sehat alias gila,” tandasnya.
Aksi yang dikawal ketat aparat kepolisian tersebut berlangsung damai hingga membubarkan diri.(*)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
