Sumenep, PortalMadura.com – Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep untuk masuk dalam mode siaga penuh. Langkah tegas ini diambil guna mengantisipasi dampak buruk bencana kekeringan yang mulai mengancam sejumlah wilayah pada musim kemarau tahun ini.
Bupati Fauzi menegaskan bahwa masalah krisis air dan kekeringan merupakan persoalan klasik yang melanda Sumenep hampir setiap tahun. Oleh sebab itu, ia menuntut respons cepat dan koordinasi taktis dari seluruh jajarannya agar penanganan di lapangan tidak terlambat.
“Kekeringan di Sumenep ini sudah menjadi kejadian yang berulang setiap tahun. Karena itu, saya minta seluruh OPD harus siaga, bergerak cepat, dan responsif dalam melakukan penanganan di masyarakat,” ujar Fauzi saat memberikan keterangan di Sumenep, Selasa (7/7/2026).
Bupati yang kini menjabat di periode keduanya tersebut memberikan atensi khusus kepada instansi yang bersentuhan langsung dengan pelayanan dasar penanggulangan bencana. Di antaranya Dinas Kesehatan P2KB, Dinas Sosial P3A, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep.
Menurut Fauzi, pengalaman panjang Pemkab Sumenep dalam menghadapi musim kemarau pada tahun-tahun sebelumnya semestinya menjadi modal penting untuk meningkatkan kecepatan dan keterpaduan intervensi pemerintah daerah. Dengan demikian, pasokan kebutuhan mendasar bagi masyarakat di daerah terdampak bisa langsung terpenuhi tanpa hambatan birokrasi.
Dua Desa di Pasongsongan Mulai Krisis Air
Sebagai langkah konkret, Pemkab Sumenep kini telah resmi menetapkan status siaga kekeringan. Penetapan status ini berfungsi sebagai payung hukum untuk mempercepat pergerakan logistik dan penanganan dampak kemarau di tingkat akar rumput.
Sementara itu, BPBD Kabupaten Sumenep melaporkan bahwa tanda-tanda krisis air bersih mulai muncul. Memasuki awal musim kemarau ini, tercatat sudah ada dua desa di Kecamatan Pasongsongan yang melaporkan terjadinya kekeringan, yakni Desa Prancak dan Desa Montorna.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumenep, Achmad Laili Maulidi, mengonfirmasi adanya laporan tersebut. Namun, karena kondisi saat ini masih tertahan di status siaga, pihaknya belum menaikkan status menjadi tanggap darurat maupun melakukan distribusi air bersih (dropping).
“Benar, kami sudah menerima laporan kekeringan dari Desa Prancak dan Desa Montorna di Kecamatan Pasongsongan. Namun statusnya saat ini masih siaga, sehingga kami belum melakukan dropping air bersih ke lokasi,” jelas Laili.
Laili menambahkan, BPBD akan segera menyalurkan bantuan air bersih secara gratis begitu mengantongi surat permohonan resmi dari pemerintah desa setempat. Surat usulan tersebut nantinya menjadi dasar bagi petugas untuk melakukan asesmen cepat di lapangan.
“Dasar utama penyaluran bantuan air adalah permintaan resmi dari pemerintah desa. Begitu usulan masuk dan hasil asesmen tim menunjukkan warga memang sangat membutuhkan air bersih, kami akan langsung menerjunkan armada bantuan,” tegasnya.
Pihak BPBD memprediksi jumlah wilayah yang terdampak kekeringan akan terus meluas seiring dengan datangnya puncak musim kemarau. Merujuk pada data historis tahun-tahun sebelumnya, titik rawan kekeringan di Kabupaten Sumenep bisa membengkak hingga mencakup lebih dari 60 desa, yang tersebar baik di wilayah daratan maupun kawasan kepulauan. (portalmadura.com)
Ikuti terus berita terbaru kami melalui saluran resmi berikut:
Google News
WhatsApp Channel
Telegram Channel
