Demokrasi Milenial di Era Digital

Avatar of PortalMadura.com
Demokrasi Milenial di Era Digital
Abdul Hamid Al-Mansury (Istimewa)

PortalMadura.Com merupakan masa dimana semua orang bisa dengan mudah mengakses semua informasi dan menyebarkannya tanpa batas entah itu baik, buruk sampai hoax baik melalui media massa elektronik maupun media sosial.

Indonesia berbeda dengan negara lain di dunia seperti China yang akses google pun ditutup dengan tirai bambu, Indonesia sangat terbuka lebar, regulasi di Indonesia misalnya mengatur tentang hate speach (ujaran kebencian) dengan UU ITE-nya. Sejauh ini belum ada regulasi yang mengatur tentang keberpihakan media yang seharusnya netral dan proporsional dalam memuat berita.

Kemajuan teknologi tidak bisa dibendung. Ini suatu hal yang wajar karena memang manusia menurut Ali Syariati memiliki tiga keuatamaan yaitu kesadara, kemerdekaan dan kreatifitas. Kretifitas memerlukan ilmu pengetahuan, dengan ilmu pengetahuan manusia bisa menciptakan hal yang luar biasa, mungkin kita tidak kepikiran lima belas tahun yang lalu sebuah media sosial berupa facebook akan muncul pada tahun 2004.

Manfaat teknologi digital memang sangat membantu menghubungkan diantara kita tanpa batas ruang dan waktu. Contohnya dengan kemajuan teknologi digital kita bisa bertransaksi jual-beli, memesan transportasi, tiket dan lain sebagainya secara online. Teknologi digital bagaikan pisau tergantung pemakain teknologi tersebut untuk apa, bisa untuk menikam lawan, memotong sayur dan lain sebagainya. Namun, pertanyaannya, siapakah yang menguasai informasi terbesar saat ini? Tentunya orang yang menguasai kapital dan media. Pertanyaan selanjutnya apakah ini yang namanya di era digital? Tentu bukan.

Sudah kita ketahui bersama beberapa hari yang lalu tepatnya pada bulan Oktober 2017 memasuki tiga tahun rezim Jokowi-JK. Banyak media massa elektronik, cetak dan sosial memeriahkan berita tiga tahun rezim Jokowi-JK baik pro maupun kontra, media tersebut saling serang satu sama lain contohnya Fadli Zon melalui akun twitternya yang memberi nilai 5 terhadap pemerintah sekarang yang kemudian diserang oleh media resmi khusus kepresidenan.

Berdasarkan pengalaman pribadi penulis terlibat dalam proses pengumbaran capaian baik kinerja rezim sekarang. Selama empat hari penulis keluar-masuk KSP (Kantor Staff Kepresidenan) di jalan merdeka barat Jakarta pusat untuk memalakukan live tweet sebuah akun twitter yang berpihak pada rezim saat ini yang followers/pengikutnya mencapai ribuan dengan tujuan membuat trending topic dengan hastag yang tertera pada judul diatas.

KSP bekerja sama dengan Kemenkominfo (Kementrian Komunikasi dan Informatika) mengadakan konferensi pers dengan mendatangkan jurnalis kawakan dari media massa terkenal didalam negeri maupun luar negeri serta para menteri sebagai narasumbernya, apa yang disamapaikan para menteri tentunya sangat sesuai dengan nawacita presiden.

Seharusnya tiga tahun rezim Jokowi-JK bukanlah pengumbaran kinerja baik saja tetapi evaluasi kinerja agar terjadi transparansi informasi kinerja pemerintah. Kalau yang diumbar hanya capaian baik pemeritah. Maka, yang terjadi adalah seakan-akan pemerintah tanpa kesalahan, padahal manusia tidak terlepas dari kesalahan, pada saat itu penulis tidak mendengar sama sekali kasus proyek reklamasi teluk Jakarta dari Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan kesalahan-kesalahan lainnya selama tiga tahun ini. Dengan evaluasi kinerja pemerintah rakyat bisa menilai sejauh mana kinerja pemerintah dan ini pun akan menjadi proses pencerdasan masyarakat dalam menyerap informasi bukan malah mencekokinya.

Lalu bagaimana dengan demonstrasi mahasiswa generasi milenial yang dilakukan di depan istana (20 Oktober 2017) yang pada akhirnya dilakukan penangkapan oleh polisi terhadap beberapa mahasiswa? Bagaimana dengan enam tuntutan (subsidi listrik 900 VA, pemberantasan penyalahgunaan narkotika, supremasi hukum dalam pemberantasan korupsi, polemik undang-undang ormas, perampasan tanah rakyat dan reklamasi) Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciputat (30 Oktober 2017) tentang hari sumpah pemuda dan evaluasi tiga tahun rezim Jokowi-JK? Apakah tuntutan mereka diangkat di media massa sekelas yang diundang di KSP? Apakah ini yang dinamakan demokrasi di era digital?.

Kebebasan pers bukan berarti kebebasan berpihak pada suatu kolompok, apalagi berpihak pada yang punya kapital bahkan kekuasaan. Tetapi kebabasan pers itu adalah kenetralan media massa dalam mengambil berita secara professional dan proporsional. Itulah demokrasi diera digital.(*)

Penulis :
Abdul Hamid Al-Mansury
Alumni PP. Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan
Mahasiswa STEI Tazkia Sentul City
Kader HMI Cabang Bogor

FKMSB (Forum Komunikasi Mahasiswa Santri Banyuanyar) Jabodetabek

Rumah :
Dsn. Jateh daja, Ds. Bung baruh, Kec. Kadur, Kab. Pamekasan
Email: abdulhamidalmansury@gmail.com

Dapatkan Barang Elektronik Dengn Harga Termurah Cek >> Rekomendasi Elektronik.
Jangan Lupa Ikuti kami di Google Berita.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.