oleh

Pandemi dan Ancaman Rapuhnya Nasionalisme

Oleh : Nur Khalis*

Ketangguhan, kematangan, kemampuan dan keuletan pemerintah dalam menyelesaikan problem kebangsaan dan menjaga stabilitas nasional adalah tantangan yang sangat berat dalam situasi pandemi yang terus berlanjut dan telah membawa negara sebagai salah satu episentrum Covid-19 dan menjadi central perhatian dunia di tengah tingginya tragedi angka masyarakat yang terpapar dan angka kematian akibat Covid-19, bahkan yang lebih tragis proses penanganan dan pengendaliannya masih banyak menyisakan problem sosial yang menyebabkan distrust (ketidakpercayaan) masyarakat apalagi ditambah dengan prilaku koruptif oknum yang memanfaatkan kesempatan merampok uang negara di tengah penderitaan masyakarat semakin menyakiti hati nurani publik.

Beberapa kebijakan pemerintah, seperti PSBB, PPKM Mikro, PPKM darurat sampai PPKM Level 4 telah ditetapkan dan diimplementasikan pemerintah dalam penanganan Covid-19, tapi sampai saat ini masih belum mampu memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Bahkan pada bulan Juni, Juli dan memasuki Agustus, masyarakat yang terpapar angkanya semakin naik termasuk angka kematian terus meningkat dengan datangnya varian baru Covid-19 yang disebut varian delta yang diduga berasal dari India.

Kebijakan partisipatif dan kolaboratif
pandemi Covid-19 telah menjadi problem global yang dialami semua negara dan telah memberikan dampak yang sangat nyata dalam berbagai sektor, baik dalam sektor, ekonomi, sosial, pendidikan dan pariwisata, sehingga penanganan Covid-19 ini harus dalam kerangka dan perspektif global dengan tanpa mengabaikan penanganan yang bermuatan kearifan lokal.

Kearifan lokal adalah keniscayaan dalam penanganan pandemi Covid-19, Indonesia yang beragam budaya, agama, tentunya harus menjadi instrumen pemerintah dalam setiap pengambilan kebijakan.

Kebijakan pemerintah yang hanya berpanduan pada WHO dengan mengabaikan kearifan lokal akan mengganjal kebijakan pemerintah itu sendiri, karena disatu sisi masih banyak masyarakat yang perlu diberikan informasi dan edukasi tentang wabah Covid-19 sampai ke lapisan masyarakat paling bawah, terutama pentingnya protokol kesehatan, karena berdasarkan data satgas penanganan Covid-19, tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan masih dibawah 60 persen, terutama di daerah plosok yang masih banyak mengabaikan protokol kesehatan dan tidak percaya dengan adanya wabah Covid-19.

Sementara biaya penanganan dan pengendalian Covid-19 mencapai 1000 triliun merupakan angka biaya yang sangat tinggi dan mahal, namun masih sangat nihil hasil dari pencapaian untuk mengendalikan pandemi Covid-19.

Dengan demikian untuk mendorong pemahaman masyarakat secara holistik terhadap Covid-19, diperlukan kebijakan partisipatif yang melibatkan stakehorder masyarakat dan pentingnya menjadikan masyarakat menjadi subjek dari kebijakan bukan hanya dijadikan objek kebijakan semata menuju target capaian pengendalian.

Dalam hal implementasi kebijakan pemerintah yang sudah berjalan, masih belum terlihat maksimal keberhasilannya karena instrumen kebijakan untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan stakeholder, tokoh agama dan masyarakat belum dilakukan secara maksimal dan terukur, sebagaimana pengakuan Ketua Umum PB NU KH. Said Aqil Siroj dalam kegiatan harlah PKB tahun 2021 yang mengaku dirinya belum pernah diajak diskusi pemerintah terkait penanganan Covid-19.

Akibatnya implementasi kebijakan penanganan covid 19 tanpa adanya kolaborasi dengan stakeholder yang mempunyai networking kebawah dan keterlibatan partisipasi masyrarakat akan mustahil menghasilkan target dan tujuan yang dicita-citakan.

Maka pilihan kolaborasi dengan stakeholder, baik dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda serta keterlibatan langsung partisipasi masyarakat menjadi suatu keharusan untuk memudahkan setiap implementasi kebijakan di masyarakat demi mencapai target yang diinginkan bersama yaitu bebas dan merdeka dari Covid-19.

Keterlibatan masyarakat secara langsung dari semua lapisan yang terkoordinasi oleh seluruh komponen stakeholder masyarakat adalah satu keharusan dalam penyelesaian penanganan memutus mata rantai Covid-19 yang ratingnya tiap hari semakin banyak memakan korban.

Menghindari Jebakan Embargo Vaksin

Kebijakan pemerintah untuk menjaga keterpurukan yang diakibatkan Covid-19 dan harapan terbentuknya herd immunity masyarakat dengan program vaksinasi merupakan bagian ikhtiar yang perlu mendapat apresiasi dan dukungan dari semua pihak, tetapi pemerintah juga perlu melakukan evaluasi dan penelitian yang berkesinambungan, akuntable dan akurat terkait pelaksanaan dan efikasi program vaksinasi yang telah dilakukan, sejauhmana efikasi vaksin yang telah diterima masyarakat dalam membentuk herd immunity dan merespon virus Covid-19 yang akhir-akhir ini berubah wujud menjadi varian delta dengan fakta dilapangan jumlah masyarakat yang terpapar dan meninggal terus mengalami kenaikan bahkan lebih tinggi jumlahnya dengan sebelum dilakukan PPKM darurat dan PPKM level 4.

Program penanggulangan Covid-19 dan vaksinasi yang telah di inisiasi pemerintah 100% stok vaksinnya impor dari luar negeri dan telah menggerus keuangan negara serta menambah hutang negara. Bahkan apa yang disampaikan Ketua BPK RI, Agung Firman, yang dilansir Kompas, Sabtu (26/06/2021) bahwa pertumbuhan utang dan biaya yang ditanggung pemerintah sudah melampaui pertumbuhan PDB nasional dan menjadi kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah dalam membayar hutang dan bunga hutang sekaligus.

Maka usaha untuk menghindari jebakan embargo vaksin dunia dan keamanan ekonomi negara, tidak ada lain pilihannya, pemerintah harus mendorong percepatan penyelesaian pengembangan vaksin dalam negeri yang sudah berjalan seperti vaksin nusantara dan vaksin merah putih sebagai hasil kajian dan penelitian para ilmuan dan para ahli epidemologi Indonesia untuk digunakan program vaksinasi seluruh lapisan masyrakat selanjutnya.

Jika proses pengembangan vaksin dalam negeri berhasil akan menjadi kebanggaan dan akan membawa Indonesia tidak akan lagi bergantung pada gejolak embargo vaksi dunia yang bisa jadi ada muatan politik, ekonomi dan senjata diplomatik dalam perebutan pengaruh geopolitik. Pandemi Covid-19 ini belum ada yang bisa memprediksi kapan akan selesai, karena dari data kasus yang sudah terjadi perkembangan Covid-19 mengalami fluktuatif (naik-turun), oleh karena itu kehadiran vaksin mandiri buatan dalam negeri diharapkan mampu membentengi negara jika suatu waktu akan datang gelombang ketiga Covid-19 sekaligus menjadi ikhtiar jangka panjang yang mandiri tanpa ketergantungan kepada negara lain dalam penanganan Covid-19.

Disamping itu, ketersediaan obat-obatan Covid-19 dan fasilitas kesehatan lainnya harus terjamin dan terdistribusi disertai pengawasan yang ketat dengan baik oleh penegak hukum, jangan sampai terjadi monopoli dan kelangkaan obat-obatan saat dibutuhkan karena ada oknum tertentu yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan golongan.

Membangkitkan Spirit Nasionalisme Yang Mulai Rapuh

Salah satu faktor penting kegagalan penanganan Covid-19 adalah rapuhnya nasionalisme dalam merespon kehadiran Covid-19. Rapuhnya nasionalisme ini diawali dari kesalahan persepsi diawal pandemi melanda Indonesia. Covid-19 yang hanya dipersepsi sebagai wabah biasa oleh sebagian besar pemegang kebijakan membawa narasi keresahan dan kegelisahan para ahli epidemologi Indonesia yang telah mengingatkan akan bahaya wabah Covid-19, dan naifnya persepsi ini kemudian dikonsumsi oleh sebagian besar masyarkat Indonesia. Kesalahan persepsi yang bermetamorfosis menjadi kesalahan persepsi publik faktanya sangat berimplikasi pada persepsi publik terhadap intruksi dan imbauan pemerintah tentang penanganan dan pengendalian Covid-19 yang masih sangat rendah kepatuhan dan ketaatan masyakat pada imbauan pemerintah.

Oleh karena itu di bulan kemerdekaan ini menjadi momentum reevaluasi dalam berbangsa dan bernegara menuju kebangkitan spirit nasionalisme yang mulai rapuh. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam kesadaran berbangsa dan bernegara. Derasnya gempuran kebudayaan asing yang terfasilitasi dengan media dan teknologi telah menerobos sekat-sekat geografis hadir ditengah-tengah masyarakat yang sangat berpotensi mempengaruhi budaya lokal. Disamping masalah besar kebangsaan lainnya seperti maraknya narkoba, korupsi, ketidakadilan,terorisme adalah pandemi Covid-19 dan implikasinya terhadap masa depan Indonesia menjadi ancaman serius rapuhnya nasionalisme.

Pandemi Covid-19 tidak hanya mengancam kesehatan dunia tetapi juga mengancam ekonomi dunia termasuk Indonesia yang menyebabkan beban utang negara yang cukup besar. Sehingga pandemi Covid-19 bagi negara yang mempunyai kemandirian ekonomi, kematangan dan kemampuan mengendalikan negaranya dari Covid-19 akan ada kecendrungan untuk mengkapitalisasi Covid-19 sebagai senjata untuk menjajah negara lain.

Kesenjangan ekonomi yang dialami negara akan melahirkan keretakan sosial dan kerawanan ingkar terhadap sumpah pemuda dan janji kemerdekaan, karena kefakiran, kemiskinan akan mendekatkan kepada pengingkaran ( kufur ).

Oleh karena itu, penanganan dan pengendalian Covid-19 jangan sampai menjadi ancaman rapuhnya nasionalisme tetapi harus menjadi kesadaran segenap warga negara, bersatu dalam tekad, bersatu dalam kesamaan rasa dan cinta yang sama kepada NKRI dengan terus mematuhi protokol kesehatan dan kebijakan lainnya. Keteladanan, keterbukaan, kejujuran, ketegasan, konsistensi dan keseriusan pemerintah harus menghadirkan optimisme dan spirit nasionalisme bagi rakyat.

Komunikasi yang persuasif dan humanis mengajak berjihad bersama memerangi Covid-19 yang terkoordinasi dan tersampaikan dengan baik adalah bagian instrumen bangkitnya spirit nasionalisme bangsa.

Disamping itu, semangat berempati dan saling menolong, saling menghargai dan saling menjaga diri untuk tidak mendatangkan dan mencelakakan orang lain dengan kompak mematuhi protokol kesehatan dan mengikuti imbauan pemerintah adalah sikap nasionalisme sejati dan cinta tanah air masa kini. Selaras dengan gagasan Ernest Renan bahwa nasionalisme adalah kesepakatan politik untuk mencapai cita-cita masa depan bersama sebagai bangsa yang senasib sepenanggungan dan kesedian dan kerelaan berkorban untuk menjaga semangat kebangsaan.

Dukungan politik dan moril dari semua lapisan masyarakat kepada negara dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan walau sudah divaksin dan semakin mendekatkan diri dan berdoa kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah kunci keberhasilan jihad melawan Covid-19. Wallahu a’lam bis showab.(**)

*Penulis : (Direktur Forum Dialog Indonesia Jawa Timur)

“Redaksi PortalMadura.Com menerima tulisan opini, artikel dan tulisan lainnya yang sifatnya memberi sumbangan pemikiran untuk kemajuan negeri ini. Dan semua isi tulisan di luar tanggung jawab Redaksi PortalMadura.Com”.

Komentar