Kalau ditilik dalam lanskap dan struktur sosial, tipologi tersebut hampir tidak ada bedanya dengan golongan aristokratpriayi biasa yang sangat dikotomis dan elitis. Mungkin bisa disebutnya dengan aristokrat-religius atau lebih tepatnya dengan istilah teo-aristokratik.
Tentu sulit menakar dan menilai kiprah kepemimpinan dengan sistem penilaian yang tak teratur dan hanya mengandalkan pengamatan kontras; hitam dan putih, yang terjadi justru bias dan sangat arbitrer.
Disinilah diperlukan pendekatan kerangka berpikir, standar, dan metode dalam menilai dan yang terpasti harus aktual; maksudnya kerangka berpikir, standar, dan metode itu adalah sesuatu yang menjawab persoalan basic demand terkini dan yang mutakhir.
Contoh misalnya, pendekatan antropologik dan sosiologis mungkin relevan dan tepat untuk mengukur dan menilai pencapaian KH. Ramdhan Siraj di periode pertama, tapi kurang relevan untuk dijadikan pendekatan di periode kedua, bahkan usang, naif dan dekil kalau masih dipakai pada pendekatan di kepemimpinannya KH. Busyro Karim.
Meminjam istilahnya Michele Foucoult tentu ‘epistheme‘ nya jauh berbeda sama sekali.
Sumenep memang merupakan kabupaten paling unik di Madura, secara historis, antropologis, geografik, budaya dan semiotikanya. Coba saja amati secara fonologis dari pemakaian nama di banding tiga kabupaten lain; Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan yang ketiganya memiliki fonetis penyebutan bunyi yang sama.
Bunyi yang begitu kontras dengan penyebutan Sumenep. Bicara langgam kerajaan atau keraton, Sumenep bisa dikatakan yang paling kuat dan otentik dibanding kabupaten lain di Madura, bahkan dibanding kabupaten mutakhir di Jawa Timur.
Maka tidak heran kalau dikatakan Sumenep menjadi trendsetter politik pada masanya. Bahkan mungkin saja, sampai sekarang DNA politik itu masih menurun ke putra daerah Sumenep.
Konon …
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
