oleh

Menunggu Reformasi Kepemimpinan Sumenep

Setali tiga uang mari kita amati secara ekologis, hampir tak terbantah bahwasanya Sumenep merupakan tanah kaya dengan sumber daya alam yang begitu melimpah. Wilayahnya yang dikelilingi lautan, kabupaten beribu pulau dengan beragam potensinya, dan secara agraris, daratan Sumenep memiliki tekstur tanah yang dibilang lebih basah di banding tiga kabupaten Madura lainnya.

Belum lagi kita mereduksinya dalam potensi wisata, potensi tambang berupa minyak mentah dan gas alam, hasil laut, tambak dan garam, berikut potensi pertanian dan holtikulturanya. Sulit dibantah bahwa Sumenep adalah gemah ripah loh jinawi. Lah, Sumenep itu miniatur gambaran Indonesia.

Di samping itu, Sumenep juga disinyalir memilik sumber daya manusia yang potensial karena ditopang oleh keunggulan sumber daya alamnya. Tak heran, putra daerah Sumenep selalu diperhitungkan dan sukses – tentu berdasarkan levelnya masing-masing – di tanah rantauan.

Hal ini diketahui, bahwa putra daerah Sumenep ditopang dengan sumber gizi dan imunitas yang cukup dan unggul, seperti asupan ikan laut, kandungan garam lokal – sayangnya kebiasaan masyarakat mengonsumsi garam petani mulai tergerus politik standarisasi garam, dan faktor geografik yang membentuk karakter – terutama anak kepulauan – bermental gigih dan kuat.

Berangkat dari keunggulan-keunggulan yang ada, Sumenep harusnya mencapai titik klimaks peradaban, dan menjadi model pembangunan daerah yang mampu mengkombinasikan antara keunggulan konservasi dengan tata kelola pemerintahan dan administrasi modern, lebih tepatnya kepemimpinan daerah yang modern. Sungguh ironis, ketika kita melihat gerak pertumbuhan ekonomi Sumenep hampir stagnan atau jalan di tempat bahkan menurun kalau pengaruh utamanya adalah pengangguran, kesempatan kerja, dan pastinya angka kemiskinan.

Data BPS Jawa Timur terbaru meletakkan Sumenep di urutan ketiga dengan kantong kemiskinan terbesar di antara kabupaten/kota se Jawa Timur, tepatnya terburuk di banding kabupaten lain di Madura, setelah Sampang dan Bangkalan.

Sementara Pamekasan menjadi kabupaten dengan angka kemiskinan terkecil se Jawa Timur dengan angka 125,760, bandingkan dengan Sumenep di angka 218,600. Terlepas dari alibi apapun yang meringankan kesimpulan tersebut, pembangunan ekonomi terlebihnya pertumbuhan dan pemeratan adalah masalah utama di Sumenep. Sektor ini adalah paradoks terbesar di Sumenep selama kepemimpinan dua dekade terakhir.

Pantas saja sebenarnya mempersalahkan karakter dan kepemimpinan daerah dua dekade terakhir yang terkesan begitu monoton. Mengingat tantangan dan pekerjaan daerah yang begitu kompleks berikut kita memahami arus globalisasi, modernitas, dan industrialisasi yang bergerak begitu cepat.

Belum lagi …

Penulis : Moh. Syaihol Hadi
Editor : Hartono
Tirto.ID
Loading...

Komentar