Menunggu Reformasi Kepemimpinan Sumenep

Avatar of PortalMadura.com
Menunggu Reformasi Kepemimpinan Sumenep
ilustrasi

Belum lagi kita bicara masalah tantangan bonus demografi, dan revolusi industri 4.0 seiring dengan kehidupan masyarakat yang serba elektonis, digital dan hyper-realitas. Berbanding terbalik dengan laju kepemimpinan yang berjalan lambat tepatnya jalan di tempat.

Disinilah pentingnya ada sebuah sinkronisasi. Tantangan dan peluang yang begitu kompleks dan bergerak secara cepat, tentu harus diimbangi oleh kualitas kepemimpinan yang berani, visioner, lebih tepatnya transformatif.

Standar Rendahan

Kepemimpinan yang visioner dan transformatif hanya bisa terjadi sejauh bagaimana nalar atau logika kepemimpinan dikombinasikan dengan aspek ekologis lokal. Memang tidak mudah, dibutuhkan sebuah terobosan yang acapkali melawan tradisi, kepercayaan, dan psikologis daerah yang masih rentan konservatik.

Makanya, menuntaskannya dibutuhkan keberanian. Ambil saja contoh Ahok di Jakarta, terlepas pro kontra dibelakang itu, karakter kepemimpinan yang dipresentasikannnya sangat relevan dengan karakter Jakarta yang anarkhi layaknya sebuah kota ‘Ibu Kota'.

Serupa pula dengan kepemimpinan Tri Rismaharini di kota metropolitan Surabaya, Emil Dardak di Trenggalek, dan terobosan Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi, dan seterusnya.

Kualitas kepemimpinan transformatif hanya akan terealisasi apabila terjadi sinkronisasi dengan tantangan dan basic demand mutakhir suatu daerah. Dalam konteks sangat dibutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya bertipikal solidarity maker akan tetapi kepemimpinanyang transformatif, pekerja keras, dan berani melakukan terobosan-terobosan besar yang mampu memecahkan persoalan-persoalan daerah yang tak tertuntaskan oleh kepemimpinan sebelumya.

Tentunya, kepemimpinan yang gentle atau berani membuka kran kerangka berpikir serta mampu menaikkan level dan standar nalar atau logika publik mengenai kepemimpinan di Sumenep kepada masyarakat. Hal ini, agar tidak terulang kebodohan untuk yang ke sekian kalinya, yakni tetap menggunakan standar kepemimpinan yang dipakai dua dekade terakhir.

Sebuah standar kepemimpinan yang begitu naif dan narsistis – kalau tidak mau disebut rendahan. Mengapa penting, karena masyarakat Sumeneplah yang menentukan pemimpinnya sendiri.(*)

DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI

google news icon

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.