oleh

Menunggu Reformasi Kepemimpinan Sumenep

Konon seorang konsultan politik, dan diplomat ulung pada masa runtuhnya Kerajaan Singasari hingga pada pendirian Kerajaan Majapahit adalah putra daerah Sumenep, beliau adalah Raja Arya Wiraraja. Bahkan ada yang menyebut beliau memiliki kontribusi besar dalam agenda mempersatukan nusantara pada waktu itu.

Melalui postulasi historis, sosio-kultur, antropologis, dan sastra yang begitu kuat sangat memungkinkan level politik yang terbentuk dan tertanam di Sumenep itu kalau dalam istilah teori komunikasi politik disebut dengan Hight Context Politic, dimana simbol, tanda, metaforik, dan eufimisme sangat dominan dijadikan komunikasi politik.

Sebagaimana dalam skop nasional ciri khas tersebut selalu dilekatkan pada Jawa dengan sebutan Politik Jawa, mungkin tepatnya Jawa Timur, di jawa Timur mungkin tepatnya di Sumenep. Dalam skala kepemimpinan nasional, karakter eufimisme dan metaforik itu direpresentasikan oleh tokoh fenomenal sekaliber Soekarno dan Soeharto, dan yang nyentrik tentunya KH. Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur.

Sebuah Paradoks: Kepemimpinan dan Daerah

Menakar secara historis dan ekologis, terbersit dalam pikiran betapa memukau dan masyhurnya tapak tilas peradaban di Sumenep silam. Andai saja rumus keberlanjutan terus berpihak maka sudah pasti aset-aset tersebut menjadi lompatan besar bagi Sumenep hari ini untuk mengantarkannya pada titik klimaks kemajuan sebuah peradaban.

Kalau kita mengenal dynosaurus syndrom, lantas rumus dan keteraturan alam apa yang tak diindahkan oleh masyarakat utamanya para tuan di Sumenep. Katanya, barang siapa yang mencoba melawan arus rumus, dan memutus keberlanjutan alam yang teratur ini maka kehancuran akan datang menimpanya.

Pertanyaan yang sama mengenai peradaban geo-politik masa lampau yang memukau bagaimana bisa justru menjadi titik balik sebuah gerak mundur kebelakang. Sangat sulit rasanya menjustifikasi para tuan dan jenius waktu itu tak memikirkan sebuah blue print keberlanjutan. Atau barangkali, ada sebuah kelompok tertentu – sebut saja mungkin Lembu Peteng – yang memang dengan sengaja memutus matarantai lajur peradaban.

Konon, dan sampai sekarang, bahwa garis, dan tradisi kekeratonan Sumenep selalu disejajarkan dengan Keraton Solo dan Yogyakarta. Namun tidak seperti keduanya, Sumenep justru mereformasi sama sekali langgam tersebut, sehingga ada yang menyebut Sumenep adalah sebuah keraton – atau lebih rendah lagi sebuah kadipaten – yang di-kabupaten-kan.

Bukankah jalur yang ditempuh Sumenep merupakan langkah modern dibanding dua kota itu?. Sebuah inisiatif yang bisa menjadi karpet merah menuju cita masyarakat modern yang dengannya memungkinkan terwujudnya sebuah sistem demokrasi populis, egalitarianisme, dan pemerintahan yang modern. Dan sedalam kita mengamati yang terjadi hari ini, semua itu masih sebuah paradoks.

Setali tiga …

Penulis : Moh. Syaihol Hadi
Editor : Hartono
Tirto.ID
Loading...

Komentar