Sebagai warga Madura yang selalu berpandangan luas dan jauh tentang perubahan kearah yang lebih baik, wacana Pulau Madura menjadi Provinsi tak selamanya harus ditanggapi dingin apalagi apreori.
Apresiasi masyarakat Madura jadi provinsi perlu disikapi secara arif oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk dari kalangan politisi yang saat ini masih menjabat sebagai anggota DPR RI dari Dapil XI Madura.
Terus terang, saya kaget membaca statmen Pak Said Abdulah yang tekesan ketakutan dan sangat cemas jika benar Madura akan lepas dari Jawa Timur dan membentuk provinsi sendiri.
Simak komentar mantan Calon Wakil Gubernur Jatim 2013 dari pasangan mantan Calon Gubernur Bambang DH itu di PortalMadura, “Keinginan Madura jadi provinsi itu hanya kepentingan elit politik,” tegas Said Abdullah di Sumenep, Senin (17/2/2014).
Sebagai warga Negara yang baik, yang lahir dan dibesarkan di Madura, perubahan baru yang lebih baik, termasuk keinginan masyarakat memisahkan diri dari Jatim, patut di apresiasi se positif mungkin. Terlebih, setelah keluarnya dukungan dari KH Nurudin Rahman, ulama Madura yang saat ini diposisi Humas Badan Silaturrahim Ponpes Madura BASRA dan salah satu pengurus Dewan Pembangunan Madura sangat menyadari, jika wacana Madura menjadi Provinsi sudah menggelinding sejak 10 tahun silam.
Bahkan Partai Bulan Bintang (PBB), sejak tahun 1999 silam, seperti di sampaiakn Prof.Dr.Yusril Ihza Mahendra, bertekad memperjuangkan Madura menjadi provinsi sendiri, terpisah dari Provinsi Jatim.
Kenapa harus Provinsi Madura, karena saat ini otonomi yang diberikan pemerintah pusat dinilai masih terlalu kecil. Logikanya, jika jumlah provinsi lebih banyak dan otonomi diberikan kepada provinsi, saya sangat optimistis, provinsi-provinsi akan kuat dan berkembang, begitu juga Madura, tentu akan lebih maju apabila terbentuk jadi provinsi.
Mimpi Madura jadi provinsi, tentu saja tidak mudah, karena orang Madura sendiri akan dihadapkan pada dua konsekuensi kekuasaan. Dua kekuasaan tersebut adalah status quo lama dan kekuatan yang hendak melahirkan status quo baru.
Meski dilematikanya justru menggejala pada pengikut status quo baru yang cenderung memusuhi rezim lama, namun realitas berikutnya, bukan mustahil prilaku, sikap dan gaya perbuatannya tetap setali tiga uang dengan rezim lama.
Wacana Madura sebagai provinsi menjadi sangat mungkin bila dilihat dari potensi yang melimpah, mulai dari sumber migas, kelautan, pertanian dan sektor lainnya seperti ekonomi dan geografis. Apalagi jumlah penduduknya mencapai kurang lebih 4 juta jiwa tersebar di empat Kabupaten, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.
Dari kelengkapan administrasi pemerintahan tak ada masalah alias sudah memenuhi syarat menjadi provinsi Madura, yang pada endingnya demi tercapainya penegakan Syariat Islam.
Tulisan ini tidak bermaksud ‘menendang' opini penolakan berdasarkan perbedaan partai politik maupun berbagai alasan kepentingan yang berusaha bersebrangan, tetapi lebih meyakinkan diri, bahwa perubahan, sekecil apapun memang harus terjadi, demi kesejahteraan masyarakat Madura.
Belum lagi pertimbangan lain yang menyikapi makin menguatnya wacana Madura-provinsi- sangat senapas dengan ruh otonomi daerah. Tak hanya Madura, disejumlah tempat, beberapa provinsi hendak melakukan hal yang sama dan bahkan sudah ada yang lebih dulu membentuk provinsi sendiri.
Pertimbangannya, bagi provinsi yang dianggap memiliki wilayah terlalu luas menjadi sangat mungkin dilakukan pemekaran. Tujuannya untuk lebih memudahkan pelayanan administrasi, termasuk pemangkasan birokrasi dari ibu kota provinsi ke daerah dengan cara pemekaran, yaitu dengan penyatuan Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep untuk menjadi provinsi baru, yakni Provinsi Madura.
Penulis : Fathol Bari (Ferry Arbania), tinggal di lingkup Timur Pondok Pesantren Karay, Kec. Ganding, Kab. Sumenep. (Caleg Partai Bulan Bintang (PBB) Dapil III Sumenep, meliputi Kecamatan Ganding, Guluk-Guluk dan Pragaan).
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
