oleh

Warga Pragaan Daya Demo Kejari, Minta Serius Tangani Dugaan Penyimpangan APBDes dan Raskin

PortalMadura.Com, Sumenep – Sejumlah masyarakat Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) melakukan aksi unjuk rasa di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat, Senin (9/12/2019).

Mereka menuntut agar Kejari serius menindaklanjuti laporan kasus dugaan penyimpangan Raskin dan DD-ADD di Desa Pragaan Daya tersebut. Satu bulan lalu warga Pragaan Daya melaporkan dugaan penyimpangan program yang diberikan pemerintah ke desa tersebut.

“Kedatangan kami ke Kejari ini untuk meminta agar Kejari serius menindaklanjuti laporan warga terkait dugaan penyimpangan Raskin dan DD-ADD,” kata Korlap Aksi, Rahem Tobat.

Mereka juga mempertanyakan kinerja Kejari dalam mengusut kasus penyalahgunaan Raskin, DD dan ADD di Desa Pragaan Daya. Sebab, selama enam tahun terakhir ini Raskin atau Rastra tidak tersalurkan dengan maksimal, hanya 4-5 kali masyarakat tidak mampu menerima bantuan tersebut. Di desa tersebut ada 1.371 penerima manfaat Rastra.

“Kami mendesak kepada Kejari untuk segera memanggil kepala Desa Pragaan Daya yang telah diduga melakukan penyelewengan kasus Raskin, DD dan ADD,” tegasnya.

Mereka memberi jangka waktu selambat-lambatnya 1 minggu ke depan untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan belum ada tindakan serius dari Kejari, mereka mengancam akan datang kembali dengan jumlah massa yang lebih besar.

“Kalau seminggu ke depan belum ada kejelasan penanganan kasus tersebut, kami akan datang lagi dengan membawa massa yang lebih banyak lagi,” ancamnya.

Penulis : Samsul Arifin
Editor : Putri Kuzaifah
Tirto.ID
Loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

portalmadura.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE