PortalMadura.Com, Sumenep – Anggota DPRD Sumenep, Masdawi, menuding Disbudparpora Sumenep, Madura, Jawa Timur, curang dalam proses mengambil alih pengelolaan wisata Pantai Lombang, Kecamatan Batang-Batang, Sumenep.
“Desa disiasati oleh Disbudparpora dengan cara pihak kepala desa dimintai tanda-tangan, tetapi tidak dijelaskan isi dari surat yang ditandatangani, bahwa pengalihan sepenuhnya dalam hal pengelolaan wisata Lombang dari desa kepada pemerintah daerah,” beber salah satu anggota DPRD Sumenep, Masdawi pada PortalMadura.Com, Minggu (29/5/2016).
Politisi Demokrat ini, menjelaskan, dulu hasil dari pengelolaan wisata Lombang PAD-nya jelas kepada desa dengan pembagian, 60 persen masuk ke kas Pemerintah Daerah, dan 40 persen masuk ke kas desa.
“Sekarang sudah 100 persen masuk kas pemerintah daerah. Sedangkan desa tidak mendapatkan apa-apa. Karena diambil alih dengan cara curang oleh pihak Disbudparpora,” tudingnya.
Mantan ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Sumenep itu, menuturkan bahwa pasca pengalihan, desa hanya diberi pengelolahan parkir. Itupun hanya dimonopoli beberapa orang saja untuk pengelolaannya.
“Pengelolaan lahan parkirnya juga tidak jelas masuk kemana, ke kas daerah apa perorangan,” ucapnya.
Padahal, sambungnya, lahan masyarakat sekitar wisata juga bisa dimanfaatkan untuk menambah pendapatan kas desa, dan juga mengurangi angka pengangguran di daerah sana.
“Manfaatnya, tentu untuk desa agar PAD untuk desa jelas,” tandasnya.
Sementara, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) Sumenep, Sufiyanto, sulit dihubungi via telepon. Nomor handphone pribadinya juga tidak aktif. (Bahri/har)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
