PortalMadura.Com, Sumenep – Beban hutang ditubuh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur yang mencapai Rp 11 miliar membuat pihak legislatif enggan untuk memberikan suntikan anggaran.
Ketua Komisi BDPRD Sumenep, Bambang Prayogi, mengaku kecewa dengan jumlah hutang yang ada di tubuh PDAM, karena hutang tersebut juga menjadi beban terhadap pemerintah daerah.
“Pemerintah daerah telah memberi suntikan dana sebesar 5 miliar rupiah untuk melunasi hutang PDAM kepada negara,” terang Bambang, Rabu (18/6/2014).
Namun dengan suntikan dana dari pemerintah tersebut, bukannya hutang PDAM lunas, malah semakin bertambah, sehingga pihaknya enggan untuk memberikan suntikan dana lagi sebelum hutang yang ada di PDAM lunas. Suntikan dana dari pemerintah Sumenep pada PDAM sekitar tahun 2010.
“Kami juga tidak mengerti. Padahal, pada waktu itu ada program pemutihan, sehingga pemkab memberikan bantuan modal untuk melunasinya. Namun kenyataanya upaya kami nihil, karena bukan hanya pokoknya yang berbunga, melainkna non pokoknya juga berbunga lagi,” terangnya.
Bunga hutang yang terus menerus bertambah ditengarai ada permainan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dan oknum tersebut sengaja melakukan itu untuk mengeruk keuntungan dibaliknya. Karena tidak mungkin negara berprilaku sadis terhadap perusahaan yang mengalami pailit. Apalagi PDAM merupakan perusahaan milik negara yang dikelola oleh pemkab.
“Kami kira, negara tidak akan sesadis itu, karena Indonesia bukan negara rentenir. Jadi, tidak mungkin jika tidak ada aktornya dibalik semua ini,” tandasnya.(dien/htn)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
