PortalMadura.Com – Kedatangan turis asing ke Thailand hingga Oktober hanya mencapai 6,7 juta orang, dilansir Bangkok Post pada Rabu (2/12/2020).
Jumlah ini jauh dari tahun 2019 yang mencapai 40 juta wisatawan asing dan menghasilkan pendapatan hampir 2 triliun baht atau sekitar Rp1 triliun.
Thailand mencatat tidak ada kedatangan turis asing sejak April hingga September 2020 akibat kebijakan lockdown demi mengatasi wabah Covid-19.
Thailand hanya mencatat kedatangan turis asing sebanyak 1.201 Oktober melalui visa turis khusus untuk masa tinggal jangka panjang.
Dewan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Thailand memprediksi PDB negaranya akan meningkat 4-4,5 persen pada 2021, dengan asumsi kedatangan turis asing 8 juta dan perpanjangan skema pembayaran bersama subsidi tunai.
Menteri Keuangan Thailand Arkhom Termpittayapaisith mengatakan struktur ekonomi Thailand perlu diubah dan industri kurva-S yang diinisiasi pemerintah akan mendukung perubahan tersebut.
Ada 10 industri kurva-S, seperti bioteknologi dan robotika, yang ditargetkan untuk menjadi investasi masa depan di bawah strategi transformasi dan digitalisasi ekonomi
“Karena Kementerian Keuangan mengawasi perpajakan, kami akan fokus merancang sistem perpajakan untuk memfasilitasi tiga sektor bisnis utama, yakni teknologi digital, bisnis hijau dan kesehatan,” kata Arkhom.
Parlemen juga sedang membahas RUU soal pajak layanan elektronik dan kebijakan pajak ini diharapkan dapat diterapkan tahun depan.
Draf pajak layanan elektronik, yang menerapkan pajak pertambahan nilai untuk penyedia layanan elektronik di luar negeri, telah lolos sidang kedua di DPR.
Setelah rancangan undang-undang tersebut berlaku, akan ada periode enam bulan bagi Departemen Penghasilan Negara untuk menyiapkan pengumpulan pajak.
Arkhom mengatakan, kebijakan moneter yang longgar masih diperlukan untuk memfasilitasi belanja konsumen yang menjadi faktor utama pemulihan ekonomi.
“Negara memerlukan lingkungan keuangan yang kondusif untuk pemulihan ekonomi dan pembiayaan sektor swasta,” ucap Arkhom.
Menurut Arkhom, stimulus fiskal dan kebijakan moneter harus kompatibel satu sama lain untuk menopang kondisi ekonomi.
Dia menambahkan pengetatan kebijakan moneter selama pemulihan akan memperlambat pemulihan ekonomi.(*)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
