PortalMadura.Com, Sampang – Ratusan masyarakat bersama ulama melakukan aksi demo ke kantor DPRD Sampang, Madura, Jawa Timur, Senin (11/4/2022).
Mereka tergabung dalam Forum Umat Islam Bersatu dan Pemuda Pejuang Islam Sampang.
Kedatangan mereka, menyusul aksi dari sejumlah aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa Sampang (BEMSA) seusai ditemui ketua DPRD Sampang, Fadol.
Orator aksi Forum Umat Islam Bersatu Ust. Mahrus menyampaikan, selalu santer mendengar wacana perpanjangan masa jabatan Presiden tiga periode.
Isu atau pun wacana penundaan Pemilihan Presiden – Wakil Presiden (Pilpres) 2024 dan menambah masa jabatan Presiden, kata Mahrus, menjadi tiga periode merupakan masalah fundamental serius dan melanggar konstitusi.
“Konstitusi terancam jika wacana penundaan Pilpres 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden terus dilancarkan,” ujarnya.
Pihaknya mengaku memiliki tiga catatan, bahwa wacana penundaan Pilpres 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden tiga periode dinilai melanggar konstitusi.
Pertama, melanggar asas kedaulatan rakyat yang dipraktikkan melalui penyelanggaraan penundaan Pilpres dengan alasan tidak lazim membuat kedaulatan rakyat tidak diaplikasikan.
Pelanggaran kedua, kewajiban terhadap penyelanggaraan pemilihan umum secara periodik sebagaimana tertuang dalam pasal 22i Ayat 1 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
“Kewajiban menyelenggarakan pemilihan umum secara periodik jelas dilanggar melalu narasi penundaan Pilpres 2024,” tandasnya.
Pelanggaran ketiga, terkait masa jabatan seperti yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. “Penundaan Pilpres dan perpanjangan masa jabatan Presiden bakal mencoreng demokrasi,” katanya.
Selain itu, pihaknya menyinggung kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), dan minyak goreng yang dinilai semakin mencekik beban kehidupan rakyat.
Pantauan PortalMadura.Com di lapangan, ada beberapa ulama yang menghadap Ketua DPRD Sampang, melakukan audiensi membahas tentang tuntutan aksi yang harus dikirim kepada pemerintah pusat mau pun DPR RI.(*)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
