PortalMadura.Com, Sampang – Rencana puluhan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TBPP) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur ikut serta dalam aksi bersama para THL TBPP dari beberapa daerah se-Indonesia di depan Istana Negara, tanggal 6-8 September 2016, mendapat dukungan dari DPRD setempat.
Ketua Komisi I DPRD Sampang, Moh Hodai mengatakan, terhitung sejak angkatan 2007, 2008 dan 2009, mereka sudah mengabdi kepada negara, status ribuan THL TBPP hingga saat ini hanya sebagai tenaga kontrak. Perpanjangan kontraknya sendiri dilakukan setahun sekali.
“Kami sangat setuju manakala akan ada aksi yang akan dilakukan di Istana Negara, karena itu dilakukan atas dasar ketidak puasan apa yang telah negara berikan kepada THL TBPP,” kata Moh Hodai, Selasa (30/82016).
Menurutnya, rencana aksi untuk menuntut Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) agar segera mengeluarkan Perpres tentang Pengangkatan THL TBPP menjadi PNS sangat diperlukan, sebab terhitung sejak tahun 2010, proses negosiasi perumusan kebijakan pengangkatan penyuluh THL TBPP menjadi PNS belum kunjung mendapat kepastian dari Pemerintah Pusat.
“Dalam satu tahun menjadi THL TBPP dianggap baik maka kontrak akan diperpanjang. Namun jika tidak, maka kontrak tidak akan diperpanjang. Tak hanya berstatus tenaga kontrak, para THL TBPP juga hanya mendapatkan gaji 10 bulan dalam satu tahun, padahal sudah jelas THL BPP merupakan ujung tombak untuk peningkatan pertanian,” tambanya
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sampang, Slamet Terbang mengaku tidak tahu mekanisme status para THL TBPP. Sebab hingga saat ini, belum ada koordinasi dari pemerintah pusat terkait pengangkatan para THL TBPP.
“Sejauh ini tercatat ada 27 THL TBPP di Kabupaten Sampang, namun untuk mekanismenya kami sampai saat ini belum melakukan koordinasi,” katanya.(lora/har)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
