Indikator Kerawanan Pilkada Sumenep 2020

Avatar of PortalMadura.com
Pilkada serentak 2020 @portalmadura.com
Pilkada serentak 2020 @portalmadura.com

PortalMadura.Com, – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur menyebutkan sedikitnya ada lima indikator kerawanan pada Pilkada Sumenep 2020.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Sumenep, Imam Syafi'i mengatakan, indeks kerawanan pada Pilkada Sumenep ini memang menjadi perhatian serius lembaga pengawasan yang dikoordinasikan dengan banyak pihak.

“Pertama soal netralitas ASN. Kita upayakan ASN betul-betul netral. Artinya, tidak mendukung salah satu calon. Bawaslu sudah melakukan koordinasi dengan Bupati dan pihak inspektorat,” terang Imam Syafi'i, Selasa (1/9/2020).

Money politic atau politik uang juga menjadi salah satu indikator kerawanan yang sedang diincar oleh . Menurut dia, seakan-akan tidak bisa dipisahkan persoalan politik uang pada saat Pemilu.

“Kita sudah membentuk desa anti money politic. Ada lima desa. Ini agar menjadi contoh atau inspirasi bagi desa-desa lain agar pada pelaksanaan ini bebas dari persoalan politik uang,” tandasnya.

Pada saat kampanye, kata dia, juga berpotensi ada pelanggaran. Seperti pemasangan alat peraga kampanye. “Maka kami pastikan, desain, ukuran dan jenis alat peraga itu sesuai aturan. Kami tentu akan berkoordinasi dengan KPU dan aparat kepolisian serta pihak lain,” terangnya.

Indikator lainnya, yakni kabar bohong atau hoaks yang disebar melalui media sosial (medsos) dengan menggunakan akun yang tidak jelas. “Sebagai antisipasinya, kami tentu berkoordinasi dengan tim siber Polri,” katanya.

Keamanan terhadap penyelenggara Pilkada Sumenep 2020 juga menjadi perhatian pihaknya. Meski dinilai di bawah rata-rata persoalan kekerasan pada penyelenggara, namun di Sumenep pernah terjadi pada pengawas TPS di tahun 2018.

“Jangan sampai hal ini terjadi lagi. Pemilu kemarin memang tidak ada. Tapi, kasus sebelumnya menjadi perhatian serius bagi kami,” ucapnya.

Untuk meminimalisir indikator kerawanan tersebut, pihaknya juga sudah MoU atau kerjasama dengan berbagai pihak, seperti organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan.

“Harapanya, masyarakat berani mengawal Pilkada ini dengan aman dan lancar serta berani melaporkan pada pengawas pemilu bila menemukan dugaan pelanggaran,” tandasnya.(*)

DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI

google news icon

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.