PortalMadura.Com, Pamekasan – Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Syafiuddin, mengapresiasi rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat yang akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada guru non kategori dan guru ngaji di tengah pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, kepedulian pemkab terhadap guru non kategori, guru non sertifikasi ataupun guru ngaji merupakan nilai plus dalam menyikapi persoalan sosial di tengah wabah covid-19 menjelang lebaran Idul Fitri 1441.
“Dalam situasi seperti sekarang, saya sangat mengapresiasi rencana pemerintah memberi BLT (Bantuan Langsung Tunai) atau apapun jenis bantuannya kepada guru non kategori dan guru ngaji, ” katanya, Kamis (7/5/2020).
Baca Juga: Siap-siap, Warga di 24 Desa di Sumenep Segera Dapat BLT
Legislator yang juga menjabat sebagai Ketua PC Ansor Kabupaten Pamekasan itu menambahkan, dirinya merasa lega apabila guru tersebut masuk dalam golongan penerima Jaringan Pengaman Sosial (JPS) covid-19. Sebab, hal tersebut akan meringankan beban hidup mereka.
Legislator muda itu juga berharap agar pemkab memberikan bansos kepada guru Madrasah Diniyah (Madin) yang selama ini sering luput dari pantauan pemerintah. Karena mereka telah memberikan kontribusi besar dalam menanamkan karakter terhadap penerus bangsa.
“Saya juga mengharap kepada pemerintah agar juga memberi insentif atau JPS kepda guru ngaji, guru madin dan guru swasta non kategori. Sebab mereka saat ini sangat membutuhkan,” tandasnya.
Mantan aktivis PMII Pamekasan ini memungkasi, dalam beberapa minggu terakhir pemkab telah berupaya membantu masyarakat terdampak covid-19. Mulai pemberian bansos kepada para pelaku seni hingga Pedagang Kaki Lima (PKL) terdampak yang jumlahnya mencapai ribuan orang.
“Ikhtiar pemkab dalam memberikan yang terbaik kepada masyarakat perlu diapresiasi. Oleh karena itu, saya berharap agar rencana pemberian insentif kepada guru ini juga terealisasi,” tutup pria yang juga pernah menjabat Ketua PAC Ansor Pasean tersebut.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan, Akhmad Zaini mengungkapkan, pihaknya tengah mengkaji rencana pemberian insentif kepada guru honorer non kategori di tengah wabah covid-19. Termasuk kajian terkait postur keuangan daerah.
“Perlu diketahui agar tidak salah paham, ada guru PNS ada guru non PNS, guru non PNS ini dibagi lagi, ada guru sertifikasi dan yang tidak. Kemudian juga ada K2 ada guru bidang studi, kalau K2 dan guru bidang studi ini sudah dapat (insentif,red), yang tidak dapat ini guru non kategori. Saat ini masih dalam kajian,” terangnya.(*)
DAPATKAN UPDATE BERITA LAINNYA DI
